Bisnis.com, JAKARTA—Saat Presiden Joko Widodo dan kabinet ekonomi mengumumkan paket kebijakan ekonominya di Istana Negara pada Rabu (10/9), pada saat yang sama data centre milik Ditjen Pajak (DJP) malah down dan tidak bisa terpakai.
Informasi yang dihimpun Bisnis hingga Rabu malam (10/9) menyebutkan data centre itu sudah down sejak pagi hari dan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya, layanan MPN-G1 (Modul Penerimaan Negara) pun terganggu. Begitu pula dengan billing system-nya.
MPN-G1 atau MPN generasi pertama adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan kertas/ surat setoran fisik. Sistem ini masih terus dalam perubahan ke MPN-G2 yang dirilis sejak 2013. Sistem generasi kedua ini sudah memakai surat setoran elektronik, yang didasarkan pada billing system.
Adapun, billing system adalah sistem pembayaran elektronik yang disediakan DJP sebagai salah satu fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk lebih memudahkan pembayaran pajaknya dengan jaminan akurasi yang lebih terjaga. Untuk mengaksesnya, cukup mengklik www.sse.pajak.go.id.
Sampai pagi ini, belum diketahui bagaimana dan seberapa besar dampak data centre yang down ini terhadap bank pos/ persepsi, dan apa persisnya prosedur dan mekanisme yang mereka dan wajib pajak harus lakukan dengan adanya gangguan ini.
Namun, pengecekan Bisnis pagi ini menunjukkan, halaman depan situs www.sse.pajak.go.id sudah tampil seperti biasa. Akan tetapi, tidak ada pengumuman resmi apapun yang memastikan bahwa sistem sudah sepenuhnya kembali normal.
Dalam catatan Bisnis, sistem teknologi informasi (TI) di DJP selama ini dikenal sebagai salah satu sistem TI terkuat di lingkup kementerian pemerintah pusat termasuk lembaga negara. Selama bertahun-tahun, ratusan miliar uang negara telah dibelanjakan untuk itu, belum termasuk sosialisasinya.
Pada saat yang sama, negara juga telah memberikan remunerasi besar-besaran kepada pegawai DJP, bahkan yang terbesar di lingkungan pemerintah pusat. Meski, 8 tahun terakhir ini, DJP secara konsisten sukses menjaga tradisi shortfall penerimaan (kurang target), dan dengan tren yang meningkat.
Tahun ini, tradisi shortfall pajak itu—yang sekaligus menunjukkan lemahnya strategi berikut perencanaan perpajakan—bahkan sudah diyakini dapat dipertahankan lagi sejak awal kuartal II, tidak berapa lama setelah APBNP 2015 disahkan, sekaligus menjadi shortfall yang terbesar sepanjang sejarah.
Perkiraan resmi dari Kementerian Keuangan menyebut angka shortfall pajak tahun ini sebesar Rp120 triliun. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari prediksi shortfall sejumlah ekonom dan analis yang terlihat lebih realistis, termasuk dari World Bank, yakni antara Rp200 triliun – Rp300 triliun.
Presiden kemarin merilis paket kebijakan ekonomi, yang salah satu poinnya mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Penjabaran dari poin ini antara lain memperkuat dan memperbanyak penggunaan layanan berbasis elektronika.
