Bisnis.com, JAKARTA - Dua negara Jepang dan China bersaing untuk memenangkan tender proyek kereta cepat melalui proposal yang dikirim kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Bahkan Jepang mengirimkan proposal baru.
Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penilai untuk mempertimbangkan investor mana yang layak membangun kereta sekelas Shinkansen tersebut. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke Istana terkait update penilaian tim independen.
"Belum masuk ke saya. Kalau masuk akan saya umumkan. Begitu masuk akan kita putuskan detik itu juga," kata Jokowi disela-sela blusukan di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).
Jepang mengusulkan proposal baru studi kelayakan kepada Kementerian Koorinator Bidang Perekonomian. Namun kompetitornya, investor China tidak mengirimkan proposal baru. Dengan tidak adanya proposal baru dari China maka, tim penilai membandingkan proposal lama investor kedua negara.
Presiden menegaskan bahwa kereta cepat tidak menggunakan uang APBN melainkan dari investor. Oleh karena itu, meskipun investasinya berkisar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun tidak bakal mengganggu keuangan negara.
Jokowi tidak akan menggunakan dana sebesar itu untuk kereta cepat apabila berasal dari kantong APBN. "Kalau itu uang APBN Rp60 triliun - Rp70 triliun ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN," tuturnya.
Sejauh ini Presiden menyerahkan proses di tim penilai yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Presiden hanya menunggu laporan yang nantinya menjadi bahan keputusan untuk segera diumumkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
