Bisnis.com, JAKARTA—Dewan Karet Indonesia meminta pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia untuk produk olahan karet impor guna menunjang keberhasilan program hilirisasi komoditas karet.
Aziz Pane, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), mengatakan penurunan harga komoditas karet dunia seiring dengan merosotnya kinerja industri ban serta sektor pariwisata menjadi momentum perbaikan regulasi di Indonesia serta peremajaan pohon karet oleh petani.
Dalam satu tahun terakhir harga karet di Tokyo Commodity Exchange telah turun sebesar 8%, sementara dalam lima tahun terakhir penurunan mencapai 37%. Penurunan harga komoditas ini harus dimanfaatkan penguatan fundamental industri karet nasional.
“Kita salah satu produsen karet dunia, maka wajar jika memberlakukan standar tinggi untuk produk olahan karet. Hal ini untuk mendorong hilirisasi karet alam di dalam negeri serta melindungi pasar dari produk karet olahan berkualitas rendah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/8/2015).
Penurunan harga komoditas saat ini, ujarnya, akibat tidak adanya permintaan karet terutama dari industri ban yang menyerap 82% produksi karet. Kinerja industri ban anjlok seiring dengan merosotnya kinerja industri otomotif serta sektor pariwisata dunia.
Saat ini, produksi karet alam Indonesia 15% diserap pasar domestik sementara 85% untuk pasar ekspor. Adapun lima negara tujuan ekspor terbasar karet alam Indonesia adalah China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan India.
Penurunan aktivitas pariwisata dunia, ujarnya, berdampak pada penurunan arus kendaraan pengangkut penumpang, sehingga serapan ban ikut menurun. Sektor ini semakin terpurut setelah munculnya travel warning ke sejumlah negara seperti Thailand.
Kendati demikian, selain penurunan permintaan, hasil produksi karet Indonesia setiap tahun juga terus turun. Pada tahun lalu produksi karet mencapai 3,15 juta ton dan tahun ini diperkirakan turun menjadi 3 juta ton, seiring dengan banyaknya penebangan pohon karet serta penurunan produktivitas.
Pada tahun ini Kementerian Pertanian, menurutnya, telah melakukan peremajaan kebun karet seluas 200.000 hektare. Dengan melakukan peremajaan, maka ketika momentum kenaikan harga terjadi, industri karet nasional mampu merespons pasar dengan tepat.
Penurunan harga komoditas karet diperkirakan berlangsung hingga akhir 2016. Produsen karet harus menggunakan masa penurunan harga komoditas dengan melakukan peremajaan pohon yang sudah tidak produktif.
Selain itu, saat ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur penunjang serta regulasi. Badan Standardisasi Nasional perlu menerapkan standardisasi pada suku cadang kendaraan, dock fender dan lainnya.
“Jika tidak diterapkan, maka program hilirisasi karet alam tidak berjalan. Kondisi ekonomi petani karet dalam negeri sangat parah. Untuk bertahan hidup petani menjual karet Rp3.000 – Rp4.000 per kilogram atau di bawah ongkos produksi,” tuturnya.
Pemerintah dinilai tidak memiliki kebijakan yang mendukung petani karet karena tidak melindungi harga jual. Di Thailand, misalnya, harga karet yang dibeli dari petani diberi subsidi oleh pemerintah, sehingga fluktuasi harga dunia tidak berdampak pada petani karet lokal.
