Proyek LRT Butuh Sinkronisasi Pusat & Provinsi

Bisnis.com, JAKARTA--‎Setelah batal mencanangkan dimulainya pembangunan (groundbreaking) pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-70, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas tentang Light Rail Transit Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri BUMN ‎Rini Soemarno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Poernama.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak hadir lantaran sedang berada di Papua.
‎
‎"Sudah 3 atau 4 kali kita bicara masalah Light Rail Transit (LRT), terutama untuk Jakarta, Jabodetabek, plus nanti yang untuk Palembang. Sebetulnya sudah matang, tetapi ini supaya ada sinkronisasi saja antara pemerintah provinsi DKI dengan yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat," tutur Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat di Kantor Presiden, Selasa (18/8).

Menurutnya, sinkronisasi tersebut penting dilakukan agar konsep dan detail proyek dapat segera dilaksanakan di lapangan. Setelah rapat sore ini, Jokowi berharap tidak ada lagi ratas yang membahas tentang LRT.

"‎Oleh sebab itu, sekali lagi sore hari ini akan kita tuntaskan moga-moga sudah enggak ada rapat terbatas lagi soal LRT. Jadi sudah final, tinggal pelaksanaan di lapangan," pungkasnya. ‎

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan dibutuhkan investasi Rp10,5 triliun untuk pembangunan light rail transit (LRT). Pemprov DKI menugaskan PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk membangun koridor I jurusan Kelapa Gading-Kebayoran Lama, dan koridor VII jurusan Bandara Soekarno Hatta-Cempaka Putih.‎

Rapat LRT digelar setelah Presiden Jokowi mengadakan ramah tamah dengan ‎Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Kehormatan Taruna Akademi TNI dan Akpol, Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara dan para Teladan Nasional di Istana Bogor.‎