Bisnis.com, JAKARTA—Serikat Pekerja PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC (SPPI-II) mendukung pengelolaa Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan pihak asing.
“Karena itu, SPP-II juga mendesak perpanjangan konsesi JICT dan TPK Koja kepada Hutchison Port Holding harus dibatalkan demi kemandirian pengelolaan pelabuhan nasional. Kami sangat mendukung perjuangan SPJICT dalam hal ini,” ujar Ketua Umum SPPI-II, Kirnoto, melalui siaran pers SPPI-II hari ini, Kamis (6/8).
Dia mengatakan, SPPI-II sudah melakukan kajian mendalam perpanjangan konsesi JICT dan TPK Koja dan hasilnya jauh lebih untung dikelola sendiri oleh Pelindo II/IPC, ketimbang pengelolaannya dilepaskan kepada pihak asing.
Karenanya, kata Kirnoto, SPPI-II juga menyesalkan arogansi Dirut Pelindo II/IPC RJ.Lino yang sudah menandatangani amandemen konsesi pada tahun 2014 lantas minta persetujuan Menteri BUMN tahun 2015. Selain tentang konsesi JICT dan TPK Koja, SPPI-II juga menyoroti program investasi yang dilakukan manajemen Pelindo II terkait investasi alat tanpa kajian yang bernilai triliunan rupiah, termasuk proyek New Priok atau Kalibaru yang awalnya akan selesai tahun 2014 namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelabuhan tersebut akan beroperasi.
“Kinerja buruk Pelindo II dibawah kepemimpinan RJ Lino kini menjadi sorotan tidak hanya kalangan pemerintahan dan parlemen,” paparnya.
Kirnoto menjelaskan lebih jauh mengenai investasi alat bongkar muat yang digadang akan menekan biaya logistik namun yang terjadi sebaliknya, sebab tarif alat disemua pelabuhan yang dikelola Pelindo II justru naik dengan alasan mempercepat return investasi namun sangat membebani pengusaha.
"Alat-alat bernilai triliunan Rupiah ini utilitasnya juga rendah karena minim kajian pengadaan alat di masing-masing cabang. Sifatnya cenderung dropping. Belum lagi kualitas alat yang rendah karena dibeli perusahaan tidak ternama di China," kata Kirnoto.
Soal pembangunan New Priok/Kalibaru, kata dia, hingga memasuki semester ke II tahun ini juga belum ada tanda-tanda akan beroperasi, padahal dalam berbagai kesempatan Dirut RJ Lino menyatakan New Priok bakal dioperasikan pada 2014.
“Bikin New Priok saja molor, ini kan kinerjanya patut dipertanyakan, Sementara pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, tanpa banyak janji dan maneuver justru sudah selesai dibangun dan kini sudah operasi melayani puluhan kapal ocean going,”tuturnya.
Kirnoto menjelaskan bahwa selama kurun waktu enam tahun RJ Lino memimpin Pelindo II, tercatat sudah empat kali terjadi gangguan besar di Pelabuhan Priok. Gangguan tersebut yakni Kasus Makam Mbah Priok (2010), Pemogokan karyawan Koja (2010). Mogok Pelindo II (2013) dan Aksi Solidaritas Stop Operasi JICT (2015).
SPPI-II menilai, inkompetensi dan kinerja Direksi Pelindo II saat iniberpotensi kebangkrutan perusahaan dan kerugian negara. "Kami minta Menteri BUMN dan Presiden Jokowi mengevaluasi. Jangan sampai ada legacy buruk kepada Negara," ujar dia
