Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berkomitmen mempercepat pembebasan lahan untuk seluruh proyek strategis pemerintah melalui rapat koordinasi rutin dua mingguan membahas kendala konkrit di lapangan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan dirinya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri BUMN, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan secara rutin membicarakan masalah-masalah pembebasan lahan yang dihadapi di lapangan setiap dua minggu sekali.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga mengundang manajemen badan usaha pelaksana proyek untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Menurutnya, fokus utama pemerintah adalah proyek-proyek jalan tol dan bendungan.
“Kita lihat progresnya secara detail, masalahnya apa. Ada yang bisa diselesaikan segera, ya selesaikan. Sekarang banyak yang sudah cepat, ada yang bisa tendr lebih cepat karena progres tanahnya cepat,” katanya, Rabu (5/8/2015).
Ferry mengatakan dirinya juga telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat di lingkungan Kementerian ATR dan seluruh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan untuk mengefektifkan proses birokrasi pengadaan lahan.
“Tidak usaha pakai prosedur administrasi yang biasa yang terlalu formal. Kalau surat-surat tertentu bisa dikirim lewat email atau fax ya langsung saja,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W. Husaini mengatakan pemerintah akan memberi dispensasi khusus untuk pembangunan jalan tol yang melewati kawasan hutan.
“Proyek jalan akan diutamakan, tidak ikut prosedur yang biasa. Tidak harus cari lahan pengganti dulu baru bangun jalannya, tapi langsung saja kerja. Menteri PUPR sudah ajukan surat ke Menteri LHK dan sudah diputuskan,” katanya.
Hediyanto mencontohkan proyek jalan tol Batang-Semarang yang melewati kawasan hutan untuk konstruksi sepanjang 14 km. Pencarian lahan pengganti akan tetap diurus, tetapi tidak menunda dimulainya konstruksi.
“Ini untuk mempercepat karena proyek-proyek ini lama sekali tertunda. Kita usahakan segala cara yang bisa lah, karena dengan dispensasi ini bisa jauh lebih cepat,” katanya.
Direktur Utama Jasa Marga menyambut baik langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah lahan ini. Dirinya optimis sejumlah proyek tol yang tengah ditangani Jasa Marga dapat berjalan dengan lebih baik oleh langkah pemerintah ini.
“Ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari pemerintah untuk masyarakat, karena ini dibahas detail sekali dengan koordinasi empat kementerian,” katanya.
Dirinya mengatakan pemerintah baru saja menyepakati agar proses tender kontraktor terhadap proyek jalan tol dapat dimulai ketika progres pembebasan lahan baru mencapai 50%. Selama ini, tender baru dibuka ketika lahan telah mencapai 75%.
“Silahakan saja, ini kan biar ada gairah. Kan yang mengatur dulu pemerintah juga, sehingga kalau diubah juga akan baik karena itu sangat menghemat waktu,” katanya.
