Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai pemerintah pusat ragu-ragu dalam berupaya menguatkan Otoritas Pelabuhan untuk memecahkan permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Dia mengatakan keputusan penguatan Otoritas Pelabuhan telah tertuang dalam rekomendasi tim sistem logistik nasional (sislognas) tiga tahun lalu.
Pemerintah ragu-ragu dalam upaya menguatkan otoritas pelabuhan, pejabatnya terpecah-pecah. Menhub dan Menko Kemaritiman mendesak untuk penguatan Otoritas Pelabuhan, tapi Menkeu dan Pelindo malah sebaliknya, katanya, Rabu (5/8/2015).
Menurutnya, Otoritas Pelabuhan telah memiliki tim yang penting untuk mendapatkan legalitas wewenang mengatur lembaga lain sekaligus ditopang oleh tambahan anggaran untuk koordinasi.
"Otoritas Pelabuhan kan sudah punya team yang penting mendapat legalitas wewenang untuk mengatur lembaga lain dan juga tambahan anggaran untuk koordinasi," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan memerlukan penguatan kelembagaan Otoritas Pelabuhan untuk mengatasi dwelling time yang masih menjerat arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
