Kawasan Kumuh Perkotaan Ditargetkan Tuntas 7.000 Hektare Per Tahun

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya merencanakan penuntasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 7.000 hektare lebih per tahun. Agenda tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam program 100-0-100.

Artinya, pemerintah akan menyediakan fasilitas air minum layak 100%, penuntasan kawasan kumuh sampai 0%, dan memberikan sarana akses sanitasi yang ideal 100%. Upaya penanganan kawasan kumuh di perkotaan menyisakan luasan 12% atau sekitar 38.431 hektare.

Kasubdit Perencanaan Teknis Pembangunan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Nieke Nindyaputri menuturkan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare berasal dari sekitar 280 kota/ kabupaten. Sedangkan yang akan dibenahi tahun ini seluas 7.000 hektare tersebar di 153 kabupaten/ kota.

“Contohnya di Bandung, Malang, Jogja, dan Bogor. Wilayah inilah yang menjadi pilot project. Kita menanganinya secara bertahap, karena harus ada DED (detail engineering design) dari Pemda,” tuturnya pada Bisnis.com beberapa waktu lalu.  

Skema pendataan lokasi, lanjutnya, berasal dari Kementerian PUPR bersama Pemda yang kemudian dibuatkan SK (Surat Keputusan) oleh Bupati ataupun Walikota untuk penetapan status kumuh di daerah tersebut.