Bisnis.com, SEMARANG—Pemerintah diminta untuk segera merumuskan kebijakan yang efektif menekan penggunaan angkutan pribadi, khususnya pada periode Lebaran, guna menekan angka kecelakaan.
Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menuturkan selain kekurangan infrastruktur dan sarana transpotasi umum, belum adanya sistem yang dapat mengerem penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendala yang dihadapi sektor tersebut.
Ironisnya, jelasnya, hingga saat ini pemerintah dinilai terus memberikan sejumlah celah bagi pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi.
“Pemanjaan terhadap prasarana private cars. Ini yang harus segera dipikirkan jalan keluarnya,” ungkapnya, Minggu (26/7/2015).
Pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2015, Djoko menyesalkan kurang tegasnya aparat pada penegakan aturan di jalan raya.
Pasalnya, penegakan aturan di jalan raya dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan pengguna kendaraan pribadi.
Kendati angka kecelakaan dilaporkan menurun, sambugnya, angka pelanggaran lalu-lintas masih akan tetap tinggi. Padahal, ujarnya, pelanggaran di jalan raya menjadi cikal bakal kecelakaan.
“Tidak boleh diskriminasi, masak musim Lebaran tidak boleh menilang. Malah makin melonjak pelanggaran lalu lintas. Mulai tahun depan Polisi yang harus lebih tegas di jalan,” tegasnya.
Di sisi lain, Djoko menilai keberadaan angkutan alternatif sudah berjalan dengan lebih baik, namun masih dapat dioptimalkan untuk menekan pengguna kendaraan pribadi.
Menurutnya, moda transportasi kereta api paling tepat bagi mudik Lebaran.
Meski begitu, dia menilai daya angkut perlu diperbanyak.
"Dibandingkan yang lain, transportasi darat yang paling buruk. Untuk transportasi pribadi, discount tol tak usah diberikan lagi tahun depan," ungkapnya.
Sementara itu, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menilai mudik Lebaran tahun ini masih seperti bencana nasional. Pasalnya, penyelenggaraan mudik masih disertan angka kecelakaan lalu lintas yang terhitung tinggi.
Karena itu, ujarnya, YLKI mendesak kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menekan tingginya penggunaan sepeda motor sebagai sarana mudik.
"Ini terbukti korban laka lantas lebih dari 75% adalah pengguna sepeda motor," ujarnya dalam keterangan resmi.
YLKI, sambung Tulus, berharap pemerintah dan Polri bertindak tegas terhadap pelanggaran lalu lintas karena tingginya kecelakaan dinilai terkait dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas.
Di samping itu, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan memperbanyak akses angkutan umum di sektor darat, khususnya perkeretaapian.
"Angkutan KA lebih efisien dan aman," jelasnya.
Terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan pengendalian kendaraan pribadi dalam angkutan mudik Lebaran sulit untuk direalisasikan.
"Kita ini bukan negara otoriter yang bisa mewajibkan atau melarang itu," jelasnya.
Terkait dengan pilihan untuk membatasi ruang gerak kednaraan berdasarkan plat no kendaraan, Jonan menilai perlu dikaji lebih jauh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
