Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pertambangan.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai dalam keterangan resminya. Pengembangan kawasan itu terkait dengan salah satu agenda utama pemerintah yakni menurunkan harga-harga yang relatif lebih mahal di Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.
Velix menuturkan pemerintah menetapkan lima KPE berbasis wilayah adat dalam 5 tahun mendatang. Hal itu untuk mendukung sentra-sentra produksi di sektor pangan, peternakan, industri dan kawasan wisata.
"Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menargetkan dalam 3 tahun ke depan Trans Papua dapat menghubungkan lima wilayah adat," kata Velix dalam keterangannya, Rabu (22/7).
Lima wilayah itu terdiri dari wilayah adat Saereri (wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih), wilayah adat Mamta (Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura), wilayah adat Me Pago (di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat). Sedangkan, 2 KPE wilayah adat lainnya adalah wilayah La Pago (wilayah Pegunungan Tengah sisi timur) dan wilayah adat Ha’anim (Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul).
Kementerian PUPR juga akan mempercepat reklamasi Rawa Kurik, dan pembangunan embung dan irigasi untuk mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional di wilayah adat Ha-anim. Untuk Provinsi Papua Barat, menurut Velix, Kementerian PUPR akan mempercepat akses jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Arar Sorong, peningkatan jalan ke kawasan peternakan di Bomberai Fakfak, maupun peningkatan kualitas jalan Manokwari-Bintuni dan kawasan Pegunungan Arfak.
Penetapan KPE berdasarkan wilayah adat merupakan salah satu skenario yang dipakai Kementerian PUPR. Skenario lainnnya adalah mempercepat proyek infrastruktur sebagai tulang punggung ekonomi kota serta merumuskan regulasi anggaran berpola tahun jamak guna mendukung percepatan pembangunan Trans-Papua.
"Selain itu, Kementerian PUPR tetap memberi ruang bagi pengusaha asli Papua ikutserta dalam pelaksanaan proyek-proyek," kata Velix. “Hal ini sebagai komitmen pemberdayaan bagi penduduk asli Papua."
.jpg?w=300&h=221)
