Wawancara Khusus dengan Wapres Jusuf Kalla: Kami Lindungi, Asal Tidak Mencuri

Bisnis.com, JAKARTA -- “Lebih cepat, lebih bae,” ungkapan ini berupaya diterapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara konsisten dalam kebijakan pemerintah, meski kerap menimbulkan kontroversi. Dimulai dari beleid anti-kriminalisasi pejabat negara demi percepatan pembangunan infrastruktur, wacana reshuffle kabinet, hingga relasinya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui lebih dalam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk tentang kondisi ekonomi terkini, Bisnis Indonesia mewawancarai Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/7/2015). Berikut petikannya:

Sejumlah kalangan berekspektasi negatif terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana melihat situasi ini, apakah ekonomi masih berada pada jalur yang tepat?

Saya akan gambarkan secara ringkas agar terlihat di mana posisi kita, bagaimana masalahnya, dan apa yang harus dilakukan terhadap kondisi hari ini. Ekonomi bisa berkembang karena adanya nilai tambah, pendapatan, dan produksi. Sekarang ini produksi dan pendapatan menurun. Indonesia sedang berada di tengah-tengah, antara faktor ekonomi luar negeri dan dalam negeri yang saling memengaruhi.

Dari sisi global, pelemahan ekonomi dunia menyebabkan harga komoditas turun sehingga ekspor dan impor ikut melesu, baik dari sisi harga maupun jumlah. Hal itu memengaruhi penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Di dalam negeri, birokrasi perizinan yang telat, infrastruktur, pengadaan lahan, dan penyerapan anggaran negara yang belum berjalan baik mengakibatkan terjadinya pelambatan. Pada akhirnya itu juga menurunkan pendapatan dan daya beli.

Akibatnya, kegiatan industri dan jasa menurun, mempengaruhi penerimaan pajak dalam APBN dan kurs rupiah sehingga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja terbatas. Kalau ini terjadi terus, akan terjadi masalah sosial, politik, dan keamanan.

Solusinya, kembali ke awal, koordinasi untuk mempercepat izin infrastruktur, fokus pada masalah, dan efisiensi. Ini agar dampak eksternal ke ekonomi kita lebih moderat.

Program apa yang harus dilakukan?

Pertama, mempercepat belanja negara agar ada stimulus fiskal, istilah kasarnya uang masuk ke masyarakat sehingga mendorong daya beli. Kedua, mempercepat proses perizinan, infrastruktur, lahan, dan [pencairan] dana, sehingga investasi asing masuk.

Ketiga, memperkuat konsumsi domestik dalam dua hal, yakni meningkatkan produksi untuk menutup ekspor dan mempercepat tumbuhnya substitusi impor. Oleh karena itu, kami menggenjot sektor pertanian seperti beras, sapi, jagung, atau komoditas lain yang selama ini impor. Otomatis pendapatan dan daya beli naik kembali.

Sejumlah lembaga dunia seperti Bank Dunia, ADB, dan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Ini menimbulkan ekspektasi bahwa perekonomian terus menurun, bagaimana meyakinkan pasar bahwa ini tak akan terjadi?

Kita tidak bisa meyakinkan pasar, karena ini memang benar terjadi. China juga menurun, banyak yang mengatakan China hanya akan tumbuh di bawah 7%, sahamnya pun sempat jatuh 30%, walaupun sempat naik lagi 5% karena upaya keras pemerintah China dan bank sentralnya. Efek ekonomi China lebih besar mempengaruhi Indonesia dibandingkan Yunani. Krisis Yunani tidak berdampak langsung, sedangkan ekonomi China pasti langsung berdampak besar terhadap Indonesia.

Tapi kami mencari solusi agar itu moderat dan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Caranya melalui empat hal itu yang pokok [perbaikan izin, infrastruktur, lahan, dan dana]. Kita berbeda dengan Malaysia dan Singapura, kita memiliki 250 juta konsumen yang bisa membeli barang yang dihasilkan. Salah satunya dengan merumuskan kebijakan penggunaan produk kandungan dalam negeri dalam setiap proyek pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7% pada kuartal pertama. Bagaimana kondisi selanjutnya?

Kami upayakan di atas 5%. Memang kalau dilihat akibat kondisi saat ini pajak tidak mencapai sesuai target, jadi [pertumbuhan ekonomi] mencapai 5,7% pasti tidak, karena tidak dicapai di sektor ini.

Berarti revisi Bank Dunia hanya 4,7% terlalu terburu-buru?

Namanya perkiraan, sama dengan prakiraan cuaca, tidak ada yang pasti. Kita tidak bisa berpatok pada perkiraan. Kita membuktikan pada waktunya, boleh kita salah dia benar, kita boleh benar dia salah. Hahaha...

Realisasi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target sering dikaitkan dengan kinerja kabinet sehingga perlu melakukan reshuffle?

Seperti saya gambarkan, ada pengaruh dari dalam dan luar negeri. Kami akui ada pengaruh dalam, bisa berbentuk struktural, pengaruh koordinasi, perencanaan, dan implementasi. Jadi pengaruh implementasi tentu akibat pengaruh kemampuan-kemampuan [menteri] itu. Memang ada pengaruhnya, tapi tidak semua masalah ini akibat kabinet. Biar kabinet isinya profesor, kalau faktor luar, mau apa? Siapa pun orang terhebat di dunia kita sewa jadi Kepala Bappenas, Menteri Perdagangan yang terhebat, tidak bisa apa-apa kalau China tidak bisa beli komoditas, bursa London jatuh.

Bisa dikatakan reshuffle bukan yang utama?

Bukan solusi utama, sama sekali bukan. Solusinya koordinasi yang baik dan fokus. Bahwa perlu peningkatan kinerja pasti dibutuhkan, tapi jangan kabinet disalahkan karena penurunan ekonomi. Pada 2004 pertumbuhan ekonomi 4%, lalu ujungnya hampir 7%. Pak SBY turun 4,5% waktu 2009 akibat krisis Amerika. Siapa? Itu orang [kabinet] yang sama. Jadi tidak bisa diklaim ini harus reshuffle.

Artinya sekarang tidak perlu reshuffle?

Saya tidak katakan tidak perlu, tapi kadang-kadang kita bicara itu tidak enak juga sama teman. Kita ngomong kau bodoh, padahal tidak. Kan begitu.

Ada yang disinyalir memiliki kinerja kurang baik?

Ya siapa sih orang sempurna semuanya, kita tidak ada yang berpretensi sempurna.

Bagaimana kinerja menteri bidang ekonomi menurut Bapak?

Seperti saya sampaikan, kalau tim ekonomi tiap pekan rapat, membuat program. Kenapa lama benar? Koordinasi yang harus diperbaiki supaya jangan berbeda-beda. Kadang-kadang memeriksa sampai bicara satu per satu, ke presiden juga laporannya. "Eh Bulog, kenapa kau beli hanya sekian?" Mesti begitu.

Lembaga apapun tidak jadi masalah, yang terpenting di produksi. Ya fokus saja produksi, Kementerian Pertanian cukup. Lembaga apa lagi mau dibentuk? Tidak perlu lembaga macam-macam lagi, sudah ada sebenarnya. Penguatan saja, dengan begini produksi naik. Saya katakan angka yang benar itu 74 juta ton padi gabah kering giling, bukan di bawah angka itu.

Bagaimana dengan kebijakan ketahanan energi?

Ada beberapa sudut pandang energi, yakni kecukupan, mix-energy, dan keberlanjutan. Energi pokok itu bicara dua hal, bahan bakar minyak dan listrik. Bicara BBM ya minyaknya turun, tapi gas kami coba naikkan. Pengelolaan tidak mungkin ditekan saat keadaan begini, setidaknya distabilkan saja. Buat apa menjual mahal, sedangkan kita bisa lebih murah. Tetapi tetap saja eksplorasi jalan terus untuk jangka panjang. Dari sisi energi listrik, kita harus punya sistem mix-energy yang kuat. Jadi 50% batu bara, 25% gas, 25% energi terbarukan, yakni geothermal, air, dan surya.

Apakah pemerintah akan mendorong pembangunan kilang dan sebagainya?

Kilang pasti. Ini TPPI akan diambil alih oleh Pertamina. Kedua, saya sedang studi untuk membuat kilang baru, entah di Balongan, Cilacap, atau Kalimantan, belum jelas di mana.

Khusus gas, kami akan membuat infrastrukturnya, terminal dan pipa. Kita punya LNG, tapi terminalnya tidak ada. Kemudian, pemipaannya untuk gas alam. Saya rasa selesai semua pada 2018-2019. Pemakaian LNG dalam negeri kita perkuat.

Bagaimana upaya mempercepat belanja modal untuk infrastruktur agar penyerapan anggaran lebih baik?

Penyerapan anggaran terlambat karena dua hal pokok. Pertama, karena adanya pergantian pemerintah dan transisi penataan kementerian. Kedua, terus terang karena faktor ketakutan atau kehati-hatian pejabat dalam mengambil keputusan. Dalam waktu hampir setahun, sudah 150 keputusan presiden [tentang perlindugnan hukum pelaksaan proyek] yang dikeluarkan. Semua pengambil kebijakan meminta payung hukum untuk melindungi keputusannya. Akibatnya kalut, dan efek baliknya ada keterlambatan.

Untuk itu, kami akan membuat PP [peraturan pemerintah] induk untuk memberi jalan agar pengambilan keputusan yang benar itu terjamin. PP-nya sedang di-drafting, mungkin selesai habis Lebaran. Itu hanya kelanjutan dari UU Administrasi pemerintah. Misalnya, kalau pejabat dicurigai polisi dan kejaksaan harus diperiksa bersama dulu oleh BPK atau BPKP, kebijakan jangan langsung dianggap salah dan korupsi, tapi dilihat dulu apa benar merugikan negara.

Kondisi riil yang sedang dihadapi, efek ketakutan lebih besar daripada efek korupsinya sendiri. Intinya, pemberantasan korupsi itu perlu, tapi hasilnya jangan sampai menakutkan, harus menertibkan. Sekarang ini efeknya menakutkan dan mengkhawatirkan orang-orang.

Banyak kontroversi soal saya jadi saksi bupati yang menjadi tersangka kasus korupsi di Bandung. Saya lakukan itu sebagai contoh bahwa kalau Anda berbuat sesuatu [yang benar] saya akan tanggung jawab. Saya bilang jangan takut kalau membuat kebijakan yang benar.

Seperti kasus Dahlan Iskan?

Itulah saya katakan kepada saudara Dahlan Iskan, “Anda harus jelaskan bahwa keputusan mobil listrik itu berdasarkan sidang kabinet,” berarti kebijakan pemerintah, jadi dia bebas dari risiko pengambilan keputusan. Bahwa ada di bawah yang korupsi itu urusan di bawah. Korupsi kan pidana, tidak bisa diwakilkan, kalau perdata bisa diwakilkan tanggung jawabnya.

Jadi pemerintah memberi jaminan bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap kebijakan percepatan infrastruktur?

Harus. Selama dia jalankan dengan benar, tanggung jawab ke atas. Kami lindungi. Asal tidak mencuri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, infrastruktur akan menjadi fokus sampai empat tahun ke depan untuk memastikan bahwa ekonomi akan lebih efisien dan logistik lebih murah. Apakah ini fokus Kabinet Kerja?

Iya benar. Itu adalah kunci untuk mempercepat pembangunan proyek dan investasi. Sedangkan inti nilai tambah dan employment, hanya dari dua, yakni investasi pemerintah dan investasi swasta. Solusinya, koordinasi, rapat di mana-mana, kunjungan ke mana-mana, cek, fokus, dan efisiensi.

Ada keraguan di kalangan pengusaha, apakah program percepatan pembangunan infrastruktur yang dijanjikan benar-benar bisa dieksekusi di lapangan?

Bisa! Saya katakan, semua tanggung jawab dinaikkan saja ke atas. Banyak hal harus dengan keputusan dari atas. Misalnya, pembebasan lahan di Batang, bayangkan masalah seperti itu presiden dan Wapres turun tangan, karena semua orang takut salah.

Kami tidak pernah selalu ingin mengatakan hal menggembirakan demi pasar, janji manis agar pasar saham baik, tidak begitu tujuannya. Pasar baik apabila ada realita yang dibuat, tujuan riilnya harus jalan. Maka itu kami tanyakan perkembangannya [secara rutin], banyak daftar, banyak rapat. Saya terjun langsung, periksa satu per satu secara detail.

Pemerintah bisa menjalankan hal itu?

Bisa! Sebagai gambaran, saat ini proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt sudah banyak diminati investor dalam dan luar negeri sampai 60.000 megawatt. Ibarat penawaran umum saham, sudah oversubscribe 2 kali. Jadi tinggal menatanya, mengatur jadwalnya. Kembali lagi, yang menghambat adalah ketakutan tadi.

Maka itu saya katakan, harus ada pemikiran ulang tentang pemberantasan korupsi. Bukan saya anti-korupsi, tetapi lebih tinggi efeknya berdiam diri dibanding efek korupsi. Orang berbuat jelek memang keliru, tapi tidak berbuat lebih keliru lagi.

Perbedaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan pembangkit listrik 10.000 MW dulu?

Beda sekali. Dulu 10.000 MW itu seluruhnya pemerintah, melalui PT Perusahaan Listrik Negara. sekarang, 5.000 MW oleh PLN, sisanya 30.000 MW oleh swasta. Jadi, lebih ringan sebetulnya karena dana dari mereka, banyak investor yang berminat.

Terkait minat investor yang oversubscribe tadi, sejauh mana keterlibatan asing dalam proyek ini?

Tidak apa-apa [keterlibatan] asing, karena butuh teknologi juga. Tidak ada yang bisa tanpa kerja sama luar negeri. Tidak ada perusahaan Indonesia bisa bangun pembangkit 1.000 MW, tapi Jepang, China bisa. Tapi sebagian besar saham tetap Indonesia.

Bagaimana memastikan proyek pembangkit listrik 35.000 MW ini betul-betul investasi berkualitas mengingat pengalaman 10.000 MW sebelumnya undercapacity?

Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas, dia punya pembangkitnya. Kedua, operasional yang tidak bagus karena kurang pengalaman. Waktu itu kesalahannya, saya minta 500 ahli dikirim ke China untuk belajar operasional, dikira cukup dalam negeri, tidak jadi dikirim. Ketiga, yang paling salah adalah batu bara. Mestinya kalori 4.000, tetapi diberi 3.500 sehingga menyebabkan underperform. Di China ada 1,2 juta MW dengan mesin yang sama, kenapa dia berjalan baik, kita lebih banyak masalah batu bara.

Sekarang, PLN meminta bantuan TNI untuk memeriksa kalori batu bara agar tidak banyak yang bermain. Tujuannya, agar swasta mengetahuinya dan bisa berjalan baik.

Solusi pengadaan lahan seperti apa?

Ada dua hal. Pertama, utamakan ekstensi proyek yang sudah ada lahan, seperti di Indramayu dan Cilacap. Kelanjutannya lebih mudah, selain sudah ada infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan perumahan, izin lingkungan pun tak perlu baru. Kedua, fokuskan ke mine mouth agar mudah, khususnya di Sumatera.

Pemerintah akan mengubah pola pelaksanaan anggaran dari Maret ke Januari. Seberapa optimistis bisa berjalan baik?

Sekarang ini proyek baru berjalan Mei atau Juni karena perencanaan dimulai Februari, lalu lelang baru Maret, April, dan Mei. Kami upayakan semua ditarik lebih maju. Apa yang bisa ditarik? Perencanaan. Sekarang kami akan membesarkan Bappenas, BPPT, dan LIPI, sebagai biro perencanaan menjadi biro rancang bangun.

Kapan memulainya?

Tahun ini. Kami minta anggaran perencanaan didahulukan. Biasanya anggaran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek menjadi satu paket. Sekarang terpisah, proyek 2016, anggaran perencanaannya 2015, supaya ada stok proyek yang bisa dilaksanakan tahun berikutnya. Pokoknya perencanaan sudah bergerak Oktober sehingga sudah bisa tender pada Desember.

Alokasi dana perencanaan proyek dari APBNP 2015? (*)

Bisa diubah, ya kira-kira hanya butuh Rp1 triliun-Rp2 triliun saja totalnya untuk perencanaan. Pos anggaran dari mana saja, kalau negara mau bisa saja, dana cadangan kita pakai dari masing-masing kementerian.

Soal pajak, selama 10 tahun terakhir, penerimaan tidak pernah tercapai. Tahun ini juga diperkirakan sulit tercapai. Mengapa?

Jujur saja, kami menyusun APBN itu tahun lalu kan, saat harga komoditas kita masih tinggi. Kami menyusun itu dengan rasa optimisme. Tapi di tengah jalan, mulai Maret sampai sekarang, terjadi penurunan. Target itu sulit dicapai, bukan karena faktor perencanaan. Sekarang ini adalah tahun pembinaan dengan segala macam cara yang sudah dipikirkan jauh hari, tax amnesty dan sebagainya. Memperbaiki sistem e-faktur, memperbaiki teknologi informasi pajak dengan biaya triliunan rupiah.

Namun, kalau kita terlalu ketat terhadap pajak dalam keadaan seperti sekarang ini, maka akan terjadi kontraksi. Katakanlah eksportir lagi sulit, kita kenakan pajak lebih tinggi, makin sulit dia. Industri otomotif atau properti penjualannya sedang turun, lalu kita pajakin lebih keras, makin lemah dia. Investasi akhirnya tidak ada. Kontraksi kan? Jadi dilema juga. Saat butuh APBN, tapi pajak terlalu kencang sehingga kontraksi, sama juga akibatnya.

Artinya target penerimaan pajak tahun depan tidak akan setinggi tahun ini?

Kalau dilihat [target] penerimaan pajak naik menjadi 1.249 triliun pada 2015. Akibat tren menurun antara Maret-Juni, akhir tahun kemungkinan sulit dicapai. Tapi kami yakin melampaui 2014, begitu juga tahun 2016. Kami menghitungnya berdasarkan realisasi, berapa persen dari realisasi 2015 ke 2016. Nilainya bisa naik, tapi tidak bisa mencapai target. Mungkin naik 5%-10% cukup, karena memang kondisinya [tidak memungkinkan]. Pajak dari usaha, kalau usaha sedang turun, mau apa? Kalau kondisi seperti tadi, hanya dua hal yang bisa dilakukan, yaitu menggerakkan usaha dan menurunkan pajak serta bunga.

Artinya pemerintah menempatkan pajak bukan hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga stimulus?

Ya harus, selama kita ingin mencapai investasi. Kalau tidak begitu, investasi dalam negeri turun, dikuasai asing. Asing tetap banyak masuk. Bunganya murah. Hal yang terjadi, tidak seimbang dalam jangka panjang.

Tax amnesty progress-nya seperti apa?

Kami sedang pelajari efeknya. Apa bisa tercapai, berapa besar dana bisa masuk kalau diberi tax amnesty. Ditengarai banyak dana-dana milik pengusaha Indonesia berada di luar negeri, Singapura, Malaysia. Tapi saya kira sama saja, dana itu masuk [ke Indonesia] bisa dalam bentuk investasi asing langsung, paling besar dari Singapura. Artinya, perusahaannya terdaftar di Singapura tapi pemiliknya bisa orang Indonesia juga, itu hanya masalah legal.

Dunia global kan susah dibatasi. Pada saat devisa kita bebas, susah dibatasi. Tidak apa-apa, tapi pajak kan tetap berlaku sama saja. Investasi apapun, dari dalam atau luar negeri, kepentingan pemerintah cuma satu kok, employment dan pajak.

Bagaimana dengan kondisi suku bunga?

Ada dua hal membaca bunga. Bunga untuk korporasi biarlah sesuai keadaan pasar, tapi bunga untuk UMKM, kita yang tentukan. Jadi, kredit UMKM sudah kami putuskan 12% dari sebelumnya 22%. Tidak apa-apa kami subsidi agar ada perkembangan di bawah. Perkembangan ekonomi kerakyatan kita itu ada di bawah, bukan di atas. Subsidi KUR, di samping ada jaminan asuransi, diberi tambahan lagi kira-kira 4%, tambahan jaminan 3%, totalnya 7%. Tidak masalah untuk rakyat kecil.

Soal suku bunga acuan Bank Indonesia?

BI rate tentu wilayah Bank Indonesia walaupun kami selalu berkonsultasi dengan BI, setidak-tidaknya jangan dinaikkan.

Sampai kapan?

Ya sampai kondisi memungkinkan. Jangan pula dana luar masuk dengan biaya mahal [karena bunga BI Rate tinggi], tidak ada gunanya juga. Toh dana di luar sudah sangat murah. Di Jepang bunga hanya 0,1%-0,2%.

Sebagian kalangan menilai jangan berharap banyak pada tahun ini karena sedang banyak pembenahan, lebih baik berharap tahun depan. Tanggapan Bapak?

Ini kan tahun-tahun awal, otomatis tidak terlalu mulus. Kementerian-kementerian belajar menyesuaikan dan terjadi kelambanan. Jadi, karena tahun awal, kemudian dibarengi dengan masalah luar dan dalam. Tapi tahun depan menurut saya semua sudah match, kondisinya sudah diketahui. Perbaikan strukturalnya akan lebih maju.

Jadi, tahun depan pemerintahan akan lebih efektif?

Pasti. Saya yakin. Harga komoditas pun sudah bottom kan sekarang ini. Masak mau turun lagi.

Soal stabilitas, apakah pemerintah bisa mengontrol stabilitas politik dan keamanan selama lima tahun ke depan?

Politik saya kira aman. Praktis, kita tidak lagi merasa mana partai pemerintah dan mana partai oposisi, isu itu sudah lewat. Saya dulu sudah menggambarkan [ketidakstabilan politik] hanya enam bulan, tidak lebih. Sederhana saja, semua pimpinan partai politik itu pengusaha semua kan?

Kedua, soal keamanan, di mana sekarang ketidakamanan? Poso sudah berlalu. Kita bersyukur.

Potensi konflik selama Pilkada nanti bagaimana? (*)

Iya, memang potensi gesekan Pilkada lebih tinggi daripada pemilu karena itu menyangkut sanak-saudara, keluarga, persoalan merembet ke harga diri dan sebagainya. Tapi, pengalaman 10 tahun belum ada satupun korban meninggal karena Pilkada. Pemahaman demokrasi sudah lebih baik. Beda dengan Filipina, Pakistan, main tembak saja.

Apakah hubungan Pak JK dan Pak Jokowi masih harmonis seperti saat kampanye?

Oh, iya. Kenapa saya berkantor di sini [di kompleks Istana]? Supaya bisa sering ketemu, jam berapa saja bisa ketemu, atau makan siang bareng, [shalat Jumat bareng] untuk saling konsultasi.

Beberapa kalangan menilai Bapak dan Pak Jokowi berbeda pandangan soal beberapa kebijakan, salah satunya soal UU KPK?

Sebenarnya tidak berbeda. Sebetulnya sama pandangan kami, bagaimana mengakhiri masa menakutkan [bagi pelaksana proyek]. Bahwa saya menganggap perlu perubahan, beliau menganggap perlu perubahan dan sikap. KPK kan sudah 13 tahun, dimana UU yang lahir pada periode 1998-2003 itu isinya sama, bahwa semua aparat negara itu brengsek. Itu cara berpikir waktu itu karena masa reformasi kan. Semua dianggap korupsi, kolusi, nepotisme.

Kenapa semua UU ada komisinya? ada pendampingnya? Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial, Komisi Perempuan dan Anak, KPK. Karena [birokrasi] ini dianggap tidak dipercaya. Sekarang kan sudah 15 tahun, masak begitu terus. Jadi, ini kita sudah mulai berpikir kurangi komisi ini-itu, tapi bukan KPK. KPK harus fokus pada hal yang betul-betul besar.

Apakah itu bagian dari implementasi reformasi birokrasi?

Iya, lembaga kan sudah dikurangi 10, menyusul 40 lagi. Ada 145 lembaga yang melekat di bawah Presiden, bayangkan, itu karena tidak ada kepercayaan. Sekarang kita kembalikan ke kementerian saja. Kan semua sudah baik, sudah sadar.

Dulu, akibat keotoriteran [Orde Baru] jadi begini. Begitu kita tidak percaya pemerintah, harus civil society yang mendampingi. Apa harus terus begitu?

Di Asean, ada tiga negara dengan tradisi yang berbeda. Di Malaysia, senior yang menghujat junior. Mahathir mengkritik Najib, menangkap Anwar, mengkritik Abdullah Badhawi. Kalau Indonesa berbeda. Soekarno dihancurkan oleh rezim Orde Baru, kita turunkan lagi Pak Harto. Kalau Singapura, yang senior mengangkat yang junior. Lee Kuan Yew membina Goh Chok Tong, yang kemudian membina Lee Hsien Loong.

Nah, kita harus sama baiknya. Yang penting jangan seperti Filipina. Saya bilang ke Pak Jokowi, janganlah kita menghujat yang dulu. Okelah salah. Salah itu kan kebijakan yang dijalankan. Kalau masyarakat menilai, ya silakan masyarakat yang menilai, tapi jangan kita. Kami tidak mau mewariskan pemerintahan yang selalu menyalahkan masa lalu. Kalau ada kebijakan yang tidak tepat, kita ubah saja.

Harapan Bapak kepada masyarakat dan dunia usaha?

Tentu kami berharap dunia usaha menjalankan kegiatan, apa yang sudah direncanakan dengan baik. Bahwa kita mengalami masalah, iya, dan kami ingin mengatasi masalah itu, khususnya masalah yang menyangkut kekuatan dalam negeri. Kita negara besar yang punya potensi luar biasa karena itu peluang dunia usaha besar.

Pewawancara: Lavinda, Sri Mas Sari, Ana Noviani, Aprilian Hermawan, Yosep Bayu Widagdo, Adhitya Noviardi & Arif Budisusilo.