Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk pengintegrasian tata kelola TKI.
Hal ini dinilai sangat penting untuk meminimalisasi adanya penempatan TKIs ecara ilegal setelah pemerintah memastikan menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga ke Timur Tengah.
"Itu harus dilakukan, tidak seperti sekarang tata kelola penempatan TKI hanya diserahkan oleh selevel dirjen. Saya yakin tidak akan bisa menyelesaikan masalah," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah dalam siaran pers, Minggu (12/7/2015).
Ayub meminta kepada Presiden untuk segera turun tangan langsung dengan melibatkan unsur swasta. Sebab informasi yang masuk ke Presiden selama ini dinilai Ayub berasal dari pihak yang tidak memahami permasalahan TKI.
"Apjati minta presiden serius membuat tata kelola TKI. Kebijakan pemberhetian penempatan TKI PLRT harus dibarengi dng solusi dan konsep agar tidak menjadi bumerang dan bencana bagi Indonesia."
Tata Kelola TKI Harus Terintegrasi
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk pengintegrasian tata kelola TKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Tegar Arief
Editor : Rustam Agus
Topik

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

1 hari yang lalu
Prospek IPO Diuji Pasang Surut Pasar Saham
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

35 menit yang lalu
Nissan Bakal PHK 10.000 Karyawan di Seluruh Dunia

47 menit yang lalu
Kepatuhan Lapor SPT Turun, Penerimaan Pajak Aman?

57 menit yang lalu
Harga Biodiesel Mei 2025 Turun Jadi Rp13.742 per Liter
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
