Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar aksi simpatik untuk menolak perpanjangan konsesi JICT selama 20 tahun lagi kepada Hutchison Port Holding (HPH).
Mereka menyampaikan aspirasi tersebut di depan kantor JICT di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (3/7/2015).
Sejumlah spanduk digelar turut meramaikan aksi tersebut dengan bertuliskan seperti 'Selamatkan JICT Tolak JICT di Jaminkan Bayar Hutang', 'Perpanjangan Konsesi Lanmggar Undang-Undang', 'Konsesi JICT hanya Demi Ambisi Dirut JICT'. Aksi itu juga disertai teatrikal Save JICT.
Dalam Orasinya, Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Nova Hakim mengatakan Pelindo II/IPC telah melanggar Surat Menteri BUMN No: S-318/MBU/6/2015 perihal perpanjangan konsesi PT.JICT dan TPK Koja kepada HPH.
Surat Meneg BUMN itu, kata dia, menyetujui perpanjangan dengan syarat memerhatikan surat Menhub No. HK.201/3/4 phb 2014 terkait pihak yang menyelenggarakan konsesi.
"Dirut IPC selalu mengatakan perpanjangan konsesi ini adalah aksi korporasi. Ini menyesatkan," ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya, SP JICT tetap menolak perpanjangan konsesi JICT oleh HPH. "Karena itu kami mendesak agar Meneg BUMN dan Presiden Jokowi menghentikan aksi korporasi yang diklaim Dirut IPC RJ.Lino dalam memperpanjang konsesi JICT dan TPK Koja," paparnya berkali-kali.
Sekjen SPJICT M.Firmansyah mengatakan SPJICT sudah menyiapkan kajian potensi kerugian negara jika konsesi tetap dilakukan. Pasalnya, jika dikelola sendiri selain sangat menguntungkan, JICT saat ini perusahaan sangat sehat dengan cash flow sangat baik.
"Sudah saatnya aset strategis ini dinasionalisasi, apalagi masa kontrak JICT dan TPK Koja tinggal 4 tahun lagi. Kami sudah siapkan kajian soal ini," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
