Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah optimistis mampu membenahi sistem informasi pertanahan nasional dalam kurun waktu empat tahun sebagai upaya percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur nasional.
Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk membenahi sistem pembebasan lahan yang meliputi transfer tenaga ahli dan tekonologi sistem informasi pertanahan.
Selain itu, dia menuturkan Korea juga telah menyatakan kesediannya untuk berbagi pengalaman dalam melewati masa transisi pembenahan sistem informasi pertanahan yang membutuhkan waktu selama 20 tahun.
“Korea butuh waktu 20 tahun untuk membenahi persoalan terkait lahan, sedangkan Indonesia hanya butuh waktu 4 tahun. Jadi lebih cepat dari Korea,” kata Ferry di Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Menurutnya, percepatan pembenahan sistem pertanahan itu terjadi karena adanya upaya perbaikan regulasi dari pemerintah seperti penerapan UU No.2/2012 dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan kerjasama dari negara sahabat.
“Korea sudah berhasil memecahkan permasalahan-permasalahan itu. Pengalaman itu yang akan kami adaptasi dan terapkan di Indonesia, agar lebih baik lagi dalam hal penyediaan lahan,” tuturnya.
Direktur Departmen Bisnis Global LX Korea Land & Geospatial Infomatix Corp. Cho Beckhee menyatakan Korea berhasil membenahi pengelolaan lahan dengan menciptakan teknologi melalui sistem informasi pertanahan (land information system).
Dia menuturkan penerapan teknologi land information system yang telah digunakan di Korea dan akan segera digunakan Indonesia ini dinilai mampu mempermudah proses pendataan lahan di seluruh wilayah.
Berbagai keunggulan dalam penggunaan sistem tersebut antara lain adalah terciptanya transparansi dalam pemetaan lahan-lahan di seluruh wilayah.
“Sistem ini juga memiliki manfaat yang besar lainnya seperti mengefisenkan biaya yang dikeluarkan untuk pemerintah dalam pendataan lahan dan dapat mencegah risiko tindakan korupsi,” ujar Cho.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
