Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyatakan tak setuju keberadaan mudik gratis, karena membuat banyak bus angkutan umum tidak terpakai, merusak tatanan transportasi yang sudah ada.
"Saya sebenarnya tidak setuju dengan adanya mudik gratis. Jumlah bus terutama luar Jawa sangat banyak, tapi yang dipakai sedikit. Ada sekitar 30 persen yang tidak terpakai," ujar Danang dalam diskusi mengenai penguraian kemacetan mudik di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Kementerian Perhubungan, sambung Danang, harus memberikan kewenangan agar bus-bus tersebut bisa dipakai, misalnya dengan memberikan izin selama satu bulan pindah trayek agar armada yang ada bisa digunakan.
Program mudik gratis, sambung Danang, lebih baik diganti dengan pembagian kupon transportasi gratis kepada pemudik. Kupon yang diberikan disesuaikan dengan tujuan para pemudik.
"Kupon mudik tersebut membantu keberlanjutan usaha pemilik angkutan umum,"jelas dia.
Selama ini, banyak perusahaan yang mengadakan mudik gratis untuk mengangkut karyawannya mudik ke kampung halaman.
Ketua DPP Organda, Andrianto Djokosoetono, mengatakan kebutuhan akan angkutan umum masih tinggi, namun mengapa banyak yang mencari alternatif lain.
"Saya kira ini yang perlu dievaluasi," kata Andrianto.
Musim mudik lebaran tidak lagi membuat para sopir maupun kondektur "panen", karena sepinya penumpang. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun yang lalu.
Selain itu, bus yang digunakan untuk mudik lebaran juga banyak dari luar Jakarta, sehingga merugikan pengusaha angkutan di ibu kota.
Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Eddi, mengatakan penggunaan angkutan umum berkurang sebanyak lima persen karena adanya layanan mudik gratis.
"Banyak teman-teman dari Organda teriak dengan adanya layanan mudik gratis ini," kata Eddi.
Eddi menambahkan ke depan, Kementerian Perhubungan akan berkomunikasi dengan Organda mengenai penyediaan angkutan mudik lebaran tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
