Bisnis.com, JAKARTA- Ketidakefisienan Pelabuhan Tanjung Priok mencapai Rp780 triliun akibat lamanya proses pelayanan dwelling time atau waktu inap barang di pelabuhan ini.
Presiden Jokowi melihat ada pelayanan yang tuntas dalam sehari, namun masih banyak yang mencapai 20-25 hari. Oleh sebab itu, dia ingin ada pelabuhan lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan pelayanan, minimal menyamai negara tetangga dalam hal pelayanan dwelling time.
“Sudah saya hitung, ketidakefisienan itu ada angka yang tidak kecil Rp780 triliun,” paparnya, seperti dilansir laman Sekretariat Gabungan, Rabu (16/6).
Dalam rapat terbatas dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Ruang Rapat Planning and Control Tower , Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6), Presiden RI meminta dirinya tidak perlu diceritakan yang baik-baik mengenai pelayanan.
Dia ingin mengetahui instansi mana yang paling lambat, dan apa alasannya. “Saya tanya, nggak ada jawabannya. Akan saya cari sendiri jawaban itu dengan cara saya sendiri,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, kalau sudah sulit bisa saja Dirjennya ia copot, bisa saja pelaku kerjanya ia copot, bisa juga menterinya yang dicopot. “Pasti kalau itu, kalau saya kerja seperti itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, disampaikan,” tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, ia hanya ingin satu hal saja, semuanya kementerian/lembaga perbaiki. “Secara detail akan saya cek ke lapangan dengan cara saya,” pungkasnya.
Presiden Jokowi langsung memimpin rapat terbatas menyangkut dwelling time, di Pelabuhan Tanjung Priok, setelah memperoleh jawaban yang tidak memuaskan saat meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung Priok.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.
