Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DWELIING TIME PRIOK: Tak Dapat Jawaban Memuaskan dari Anak Buahnya, Jokowi Kesal

Presiden Joko Widodo menegaskan bakal mencari jawaban sendiri atas pertanyaan yang dilontarkan kepada otoritas pelabuhan Tanjung Priok mengenai instansi yang menghambat dwelling time.
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (ketiga kiri) berjalan meninggalkan KM Tidar di Terminal Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6)./Antara
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (ketiga kiri) berjalan meninggalkan KM Tidar di Terminal Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bakal mencari jawaban sendiri atas pertanyaan yang dilontarkan kepada Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengenai instansi yang menghambat dwelling time.

Hal itu karena Jokowi sedikitnya sudah delapan kali presiden menanyakan pertanyaan senada, bahkan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo juga sempat membantu memberikan jawaban.

Jokowi kembali bertanya dengan kalimat yang lebih tertata. "Siapa instansi yang paling lama ekspor impor ini pasti ada. Sekarang pertanyaan kembali lagi siapa? Buka saja siapa? Kita perbaiki," kata Jokowi yang justru dijawab oleh bawahannya dengan persoalan lain, saat meninjau ruang Pemantauan Ekspor Impor di kantor PT Pelindo II, Rabu (17/6/2015).

"Saya tanya, nggak ada jawabannya. Akan saya cari sendiri jawaban itu dengan cara saya sendiri,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menegaskan dia ingin ada pelabuhan lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan pelayanan.

“Urusan kita adalah urusan melayani urusan masalah trafficking, loading, unloading, memang itu urusannya pemain bisnis,” katanya.

Menurut Presiden, tidak perlu kita menyamai negara tetangga dalam hal pelayanan dwelling time itu, tapi setidaknya mendekat. Dia menyebutkan pelayanan yang lama seperti di Tanjung Priok itu sudah lama mulai dari sehari hingga 25 hari. "Itu yang harus diselesaikan," tegasnya.

Presiden Jokowi menegaskan dia tidak mau tahu dan ingin pelayanan dwelling time itu mendekati negara tetangga. "Sudah saya hitung, ketidakefisienan itu ada angka yang tidak kecil Rp780 triliun," paparnya.

Dia menegaskan dengan kasus seperti ini maka jajaran dirjen, pelaku sampai menterinyat bisa dicopot. Jokowi hanya ingin kepada kementerian/lembaga terkait jika terjadi kendala disampaikan secara transparan agar bisa diperbaiki.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu didampingi Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper