Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengeluhkan adanya perbedaan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada TKI dan investor asing.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan berbagai fasilitas dan kemudahan telah ditawarkan pemerintah kepada investor asing. Namun terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan TKI, pemerintah kurang mengambil sikap.
"Kalau untuk investor asing, pemerintah memberikan iming-iming segala fasilitas dan memberikan pelayanan one stop services, sedangkan untuk TKI yang nyata-nyata memberikan kontribusi yg lebih besar tidak difasilitasi dan TKI tersebut tidak diberikan pelayanan one stop services," katanya sepertti dikutip dalam website BNP2TKI, Kamis (4/6/2015).
Dia menjelaskan, total pemasukan investor asing pada 2014 hanya senilai US$16 miliar, tertinggal jauh jika dibandingkan penerimaan negara dalam bentuk remitansi TKI yang senilai US$87,3 miliar.
"TKI ini mesti one stop services, BNP2TKI ini sebagai lembaga operasional dalam hal penempatan dan perlindungan TKI tapi masih tumpang tindih, lebih baik dibubarkan atau digabung saja ke kemenaker atau ke kemenlu, agar penanganannya utuh menjadi 1 dan TKI datang ke 1 tempat saja," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
