Bisnis.com, Jakarta— Kementerian Perhubungan memperoleh hasil pemeriksaan dari BPK atas laporan keuangan 2014 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP).
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berjanji untuk memperbaiki sejumlah catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu satu bulan.
BPK merekomendasikan beberapa hal diantaranya penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penatausahaan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan, serta penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tak berwujud.
“Tuntutan ganti rugi itu aturannya tidak lengkap. Orangnya sudah meninggal tidak serta merta jadi ahli waris [piutang tuntutan ganti rugi],” katanya, Jumat (29/5/2015) sore.
Selain itu, ada catatan tentang kelalaian pelaksanaan tugas dan pengendalian, dia menuturkan sebelum akhir tahun akan menyempurnakan sistem kepegawaian di Kemenhub.
Dia menyebutkan ada lebih dari 34 ribu pegawai Kemenhub yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia juga akan menindah Kepala Unit Pengendali Teknis (UPT) yang diketahui tidak bekerja dengan baik.
Dalam lima bulan terakhir, dia menuturkan ada 12.000 Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO). Ketertinggalan BASTO ini telah terjadi sejak 2002. BPK juga memberikan catatan mengenai penataan aset tak berwujud.
“Kementerian Keuangan tidak ada guidance yang detil untuk aktiva tak berwujud. Kami akan kejar Kemenkeu,” ucapnya.
Kemenhub memperoleh kenaikan sebesar Rp20 triliun untuk anggaran pada tahun ini menjadi Rp64,9 triliun. Sementara itu, tahun lalu hanya terserap 85% dari Rp44,9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
