Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) meminta kepada pemerintah untuk tegas terkait dengan tata kelola dan penempatan TKI ke luar negeri.
Apjati meminta kepada pemerintah untuk menghentikan penempatan TKI baik sektor formal maupun informal jika pihak pengguna belum bersedia menanggung seluruh biaya pengiriman TKI.
"Harusnya pemerintah berani menghentikan sementara sambil menunggu kepastian kesediaan. Kalau memang tidak bersedia membiayai ya hentikan saja," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah, Kamis (21/5/2015).
Pemerintah menginginkan biaya untuk penempatan TKI ke negara penempatan Rp0. Namun sampai saat ini keinginan pemerintah itu belum mendapat sambutan positif dari pihak pengguna di negara penempatan.
Menurut Ayub, selama belum ada kepastian pemerintah harus menutup sementara atau moratorium pengiriman TKI, karena jika tidak maka TKI yang dirugikan.
"Selain itu kami juga minta kepada pemerintah untuk menghentikan pungutan kepada TKI karena ini membebankan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
