Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BERAS SINTETIS: DPR Sinyalir Diselundupkan Importir

DPR angkat bicara soal maraknya peredaran beras sintetis bahan berbahaya yang meresahkan masyarakat.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga (kiri) dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (dua kiri) berbincang dengan pedagang beras saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Rabu (20/5)./Antara
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga (kiri) dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (dua kiri) berbincang dengan pedagang beras saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Rabu (20/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - DPR angkat bicara soal maraknya peredaran beras sintetis bahan berbahaya yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan masalah serius ini dengan meminta menteri terkait untuk turun tangan.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menduga peredaran beras sintetis di pasaran dikarenakan ulah importir beras.

 
"Insya Allah bukan dari internal tapi lebih pada permainan impor," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Penampilan beras sintetis alias beras plastik yang membahayakan nyawa manusia itu sangat mirip dengan beras asli. Beras plastik dibuat dari campuran kentang, ubi, dan resin (serupa dengan material pokok perabotan melamin).

Oleh karena itu, ia menilai peredaran beras sintetis itu karena kelalaian dari instansi pembantu presiden.

"Menterinya harus bertanggung jawab, jangan semuanya dibebankan ke presiden saja. Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bea Cukai  serta Bulog harus dilibatkan karena sudah meresahkan dan membahayakan masyarakat," katanya.

Menurutnya, beredarnya beras sintetis itu karena dibantu pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan banyak dan cepat.

"Kalau tidak didukung oleh black market, tidak akan masuk ke Indonesia dan itu harus diusut tuntas. Pidananya berlapis-lapis karena menyangkut hajat hidup orang banyak".

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menyatakan, pekan depan (26/5), DPR akan memanggil BPOM dan Kementerian Pertanian.

"Komisi IV DPR akan memanggil BPOM, Badan Karantina dan Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan beredarnya beras sintetis tersebut," katanya

Dia menilai beredarnya beras sintetis tersebut menjelang puasa tentu menjadi pertanyaan besar.

"Pelaku usaha atau importir melihat ada peluang untuk mengedarkan beras sintetis menjelang puasa karena kebutuhan akan beras sangat tinggi sehingga mendapat untung besar".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Redaksi
Editor : Yusran Yunus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper