Bisnis.com, BANDUNG - PT Pindad (Persero) mengusulkan pembentukan induk BUMN alias BUMN holding kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengintegrasikan pelaku industri strategis di Tanah Air.
Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengatakan keberadaan holding company yang menaungi badan usaha milik negara (BUMN) seperti bagi produsen yang bergerak di bidang pertahanan, dapat memacu perkembangan industri strategis yang bersangkutan.
“Jika kita melihat pelaku industri strategis di negara lain, a.l Airbus, Reinmetal, Temasek, dan lain-lain itu mereka integrasi dari beberapa perusahaan,” katanya dalam pertemuan terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dihadiri Bisnis saat mengunjungi PT Pindad, Selasa (19/5/2015).
Dia melanjutkan perusahaan pelat merah ataupun perusahaan swasta sejauh ini masih bergerak sendiri-sendiri, semisal untuk mengembangkan teknologi hingga mempromosikan dan menjual produknya ke dalam ataupun ke luar negeri.
“Butuh kebijakan [dari pemerintah] untuk mempercepat penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan,” ujarnya.
Pindad mencurahkan persoalan yang dihadapi pelaku industri strategis di Indonesia, meliputi permasalahan aspek kebijakan, kelembagaan, manajemen, dukungan anggaran, serta penelitian dan pengembangan.
“Perlu political will [yang berpihak] kepada pelaku industri pertahanan. Memang antara kebijakan di tataran regulasi dan kami sebagai pelaksana, masih ada gap. Perlu ada yang mengawal agar apa yang sudah diatur di regulasi bisa sampai kepada kami,” tuturnya.
Silmy menyoroti keberpihakan pemerintah yang masih membeli produk industri pertahanan dari produsen luar negeri di tengah serapan produk dalam negeri yang masih rendah karena tidak adanya perencanaan jangka panjang di industri strategis.
