Kabar24.com, JAKARTA—DPR mempertanyakan perlambatan ekonomi nasional yang disebabkan terlambatnya serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan 2015.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, mengatakan perlambatan ekonomi nasional menjadi hal yang paling banyak ditanyakan saat DPR menjalani masa reses. Pasalnya, daerah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perlambatan ekonomi tersebut.
“Harus ada terobosan yang diambil Presiden untuk mempercepat penyelesaian masalah ekonomi nasional,” katanya di Jakarta, Senin (18/5/2015).
Fahri menuturkan DPR tidak pernah memperlambat proses pengesahan APBN Perubahan 2015. Hal itu dilakukan agar kinerja pemerintah dalam merealisasikan programnya tidak terhambat oleh masalah pendanaan.
Menurutnya, kepala daerah juga banyak yang mempertanyakan perlambatan ekonomi yang terjadi. Apalagi sebenarnya masyarakat berharap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dapat memberikan perbaikan di sektor ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
“Selain pemerintah yang janjinya ditunggu masyarakat, dampak perlambatan ekonomi nasional di daerah sangat mengkhawatirkan. Itu yang paling memukul masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2015 mencapai 4,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal pertumbuhan ekonomi setiap kuartal pada 2014 mencapai di atas 5%.
Pada kuartal pertama 2014, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2%, dan pada kuartal kedua tahun yang sama sedikit melemah menjadi 5,12%.
Kemudian pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun lalu masing-masing-masing mencapai 5,01%.
