Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk membuka kembali keran impor beras masih belum terlalu mendesak untuk dilakukan dalam periode Mei hingga Juli.
Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menduga wacana itu dilontarkan pemerintah demi menenangkan psikologi pasar.
“Saya belum tahu apa maksudnya, tapi terus terang saya tidak melihat impor beras sebagai hal yang serius saat ini,” kata dia kepada Bisnis, Senin (11/5/2015).
Lebih lanjut, dia mendesak agar kinerja Perum Bulog dikaji dalam melakukan pengadaan beras. Menurutnya jika kinerja pengadaan beras oleh Bulog berjalan baik yakni mampu memiliki stok 1,5 ton beras, maka impor tak perlu dilakukan.
Perum ditengarai bermasalah sehingga tidak mampu melakukan kerjanya secara optimal. “Faktanya, sampai April pengadaannya hanya 500.000 ton dari target setahun 2,7 juta ton. Artinya baru sekitar 20% padahal biasanya pengadaan Bulog di musim panen raya itu 60%,” ujarnya.
Masalah penyerapan beras itu diakuinya masih belum jelas harus ditagih kepada siapa, apakah Bulog, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan. Pasalnya ketiga pihak saling mengklaim sudah melakukan tugasnya.
Menurut Bustanul, hasil panen raya baru-baru ini memang tidak terlalu besar. Faktornya kemungkinan karena hasil panen rendah kualitasnya sehingga bulog tidak mau membeli, atau karena kebanyakan petani langsung menjual gabah ke pedagang karena faktor harga yang lebih tinggi.
“Faktor berikutnya, jangan-jangan memang organisasi pengadaannya yang bermasalah. Usul saya, pemerintah selesaikan dulu pekerjaan rumahnya masing-masing sebelum saling melempar statement di media,” ujarnya.
Terakhir, Bustanul juga juga meminta kementerian untuk mempertimbangkan aturan hukum tentang kebijakan impor beras, yakni tidak boleh dilakukan sebulan sebelum panen raya dan dua bulan setelah panen raya. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
