Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung Jawa Barat bersikap pasrah terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri, padahal aturan tentang lahan abadi belum diterapkan.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distabunhut) Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan apabila lahan abadi ingin berjalan maksimal, maka seharusnya dibarengi dengan penegakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Karena jika bersamaan dengan IMB, tentunya suatu pembangunan tidak akan diizinkan jika dilakukan di wilayah tata ruang pertanian.
"Kalau dibarengi dengan penegakan IMB misalnya di lokasi yang akan dibangun rumah itu berada di tata ruang pertanian, maka tidak boleh ada rumah," katanya, Minggu (3/5).
Tisna menjelaskan karena tidak sinergis dengan aturan IMB cukup menyulitkan untuk penegakan aturan lahan hijau abadi. Meskipun ada aturannya, tetap saja banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di lahan tersebut.
Apalagi, lahan yang dibangun tersebut didirikan oleh masyarakat pribumi dengan alasan tidak memiliki lahan lain untuk keperluan rumahnya.
"Rumah itu dibangun oleh warga pribumi asli dengan alasan tidak ada lahan lagi. Berbeda dengan perusahaan atau pengembang yang ingin membuat perumahan di kawasan lahan hijau abadi," ujarnya.
Menurutnya, aparat kewilayahan seperti kecamatan pun sudah seharusnya ikut membantu mengatasi hal ini. Karena perizinan IMB untuk lahan yang di bawah 150 meter persegi ada di tingkat kecamatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
