Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Wajib Pajak Jangan Terus Dikejar-kejar Sampai Ketakutan

Presiden Joko Widodo minta pencanangan tahun pembinaan wajib pajak 2015 bisa menghasilkan kesadaran dan kepatuhan pembayar pajak baik pribadi maupun badan.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla berjalan menuju ruang rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015./Antara-Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla berjalan menuju ruang rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015./Antara-Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta pencanangan tahun pembinaan wajib pajak 2015 bisa menghasilkan kesadaran dan kepatuhan pembayar pajak baik pribadi maupun badan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato di hadapan beberapa Menteri Kabinet Kerja dan pejabat Kementerian Keuangan saat peresmian tahun pembinaan pajak 2015 di Istana Negara, Rabu (29/4/2015).

"Ini wajib pajaknya diberitahu agar ada kepatuhan dan kesadaran jangan sampai justru dikejar dan nabrak jadininya ketakutan, ini yang tidak benar, pembinaan adalah memberikan kesadaran sehingga mereka patuh," katanya.

Pembinaan, kata Presiden adalah bagaimana memberikan kesadaran sehingga wajib pajak patuh membayarkan pajak. Wejangan kepada pemungut pajak diminta berhati-hati ketika bicara dan bertindak agar jangan sampai terjadi ketakutan membelanjakan uang bahkan takut investasi yang menimbulkan dampak tidak baik.

"Artinya nanti dunia usaha bisa takut membelanjakan uang, takut menginvestasikan uang karena merasa dikejar-kejar, padahal kita enggak kejar," katanya.

Dalam acara peluncuran tahun pembinaan pajak tersebut juga dihadiri pada Wajib Pajak sejumlah perusahaan. Presiden menjelaskan kepada wajib pajak bahwa selama ini memang selama ini terkesan dikejar-kejar. Dengan adanya pembinaan tidak perlu takut.

"Jadi kalau di sini ada wajib pajak enggak perlu takut karena memang ini yang dilihat yang diluar yang sudah ada. Meskipun ada target, tapi jangan nabrak," jelas Prsiden.

Adapun peran serta wajib pajak melakukan kewajibannya masih tergolong kecil. Dari penduduk 250 juta seharusnya ada 44 juta yang harus memiliki NPWP tetapi kenyataannya baru 26 juta dan yang memasukan SPT baru 10 juta. "Dari 10 juta pun yang bayar untuk pribadi hanya 900.000, jadi sangat kecil sekali," jelasnya. Rasio wajib pajak dengan jumlah penduduk, kata Jokowi tergolong kecil 11% jauh dari negara tetangga yang sudah 16% sampai 21%.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper