Bisnis.Com, JAKARTA--Pemerintah menegaskan tidak akan melibatkan konsultan asal Jepang dalam proses pelaksanaan studi untuk menentukan lokasi pengganti pelabuhan Cilamaya.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna menegaskan kebijakan pemerintah untuk tidak melibatkan konsultan asal Jepang yang diwakili oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang/Japan Cooperation Agency (JICA) ialah untuk menghindari adanya konflik kepentingan.
Dia menyatakan karena yang berminat dalam proyek proyek pelabuhan tersebut ialah investor asal Jepang, maka untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest, Bappenas mengusulkan agar konsultannya tidak boleh dari Jepang."Konsultan dalam pelaksnaan studi ini nanti harus independen, ngga boleh JICA. Kalau bisa lebih baik didanai pemerintah konsultannya," kata Deddy di Jakarta, Kamis (22/4).
Menurutnya, konsultan independen yang akan diberi penugasan untuk melakukan studi penetapan lokasi ini nantinya akan diberi waktu selama 9 bulan."Kita akan beri waktu 9 bulan agar proses studinya bisa dilakukan secara menyeluruh dan lengkap," ujarnya.Lebih lanjut, dia menegaskan proses studi yang akan dilakukan ini nantinya akan dilakukan pada tahapan awal kembali.
Pasalnya hasil studi yang dilakukan JICA kemarin dinilai tidak dapat digunakan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan."Harus studi ulang, sebab data yang kemarin diberikan itu tidak begitu lengkap. Anjungan-anjungan yang ada disana tidak dimasukkan dalam data," tuturnya.Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya telah membatalkan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya dan berencana untuk merelokasi proyek tersebut sejauh 100 km. Sejumlah daerah yang dinilai potensial di kawasan Jawa Barat yang saat ini tengah dipertimbangkan antara lain ialah Subang, Indramayu, dan Cirebon.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago meyakini keputusan penggeseran daerah pembangunan pelabuhan baru ini tidak akan menurunkan minat para investor untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, pasalnya keberadaan pelabuhan ini memang dibutuhkan untuk menyokong aktifitas ekonomi di kawasan industri di Karawang, Jawa Barat yang sebagian besarnya dimiliki oleh perusahaan asing, khususnya perusahaan asal Jepang.
