Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp25 miliar guna membiayai feasibility study pembangunan pelabuhan baru pengganti Pelabuhan Cilamaya setelah Japan International Cooperation Agency dipastikan tidak ikut terlibat.
Dirjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit membenarkan dana sebesar Rp25 miliar akan digunakan untuk studi kelayakan pembangunan pelabuhan baru di Jawa Barat.
Studi kelayakan ini dianggarakan dari Dirjen Perhubungan Laut dan studinya tahun ini selesai.
“Kita sudah keluarkan anggaran maksimal Rp25 miliar. Bila uangnya berlebih nanti akan kita kembalikan ke kas pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan studi kelayakan harus dilakukan independen dan tidak lagi dilaksanakan oleh JICA. “Yang besok lakukan studi harus independen. Tidak boleh JICA lagi.”
Bobby menjelaskan nantinya melaksanakan studi kelayakan harus konsultan lokal karena biayanya disalurkan dari APBN.
Dia menjelaskan proses pemilihan konsultan harus menunggu perhitungan revisi anggaran sehingga kemungkinan tender dilakukan pada Mei 2015.
“Sehingga Juni sudah kita umumkan,” jelasnya. Dia menambahkan studi kelayakan yang baru hanya tinggal melanjutkan studi kelayakan JICA sebelumnya.
Menurut Bobby, Kemenhub akan mencari wilayah yang aman dari kegiatan migas di laut utara dan pastinya tidak sampai ke Jawa Tengah.
Dia menambahkan dari sembilan wilayah yang direkomendasikan di studi JICA, sekitar lima wilayah akan dimasukan ke studi kelayakan yang baru. “Antara Tarumanegara sampai Indramayu.”
