Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku telah berkirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta DPR. Nusron meminta sejumlah kebijakan mengenai TKI dievaluasi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Nusron mengatakan adanya tiga persoalan.
Pertama, review biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), di mana terdapat biaya penempatan TKI yang dirasakan masih mahal pada empat negara yakni Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia.
"TKI yang nonprosedural atau ilegal," kata Nusron di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Persoalan lain yang dibahas mengenai moratorium TKI serta layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI.
"Masalah struktur biaya TKI. Sampai saat ini TKI biaya keberangkatan masih terlalu mahal. BNP2TKI minta kebijakan itu di-review," tuturnya.
Nusron menegaskan mafia serta calo TKI harus diberantas. Ia mencontohkan calo TKI bak Nabi Sulaeman yang memberikan kebaikan kepada keluarga.
"Anakmu ta kasih duit lalu anakmu kerja di Hong Kong, ternyata masuk komponen utang, lalu dicicil dengan bunga sampai 30% atau 33%. Mereka kerja 3 tahun lalu gaji 10 hilang untuk potongan," ungkapnya.
Nusron mengaku banyak mendengar kejadian miris yang dialami TKI terkait persoalan calo. Banyak TKI tidak ingin pulang ke Indonesia meskipun masa kerjanya telah habis. "Enggak berani pulang lalu jadi ilegal. Kalau pulang dikejar-kejar calo," imbuhnya.[]
