Bisnis.com, JAKARTA - DPR menyoroti program pembangunan 10.000 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk para pekerja yang akan dibangun di 14 kawasan industri di Tanah Air.
Dalam rapat kerja dengan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, sejumlah anggota Komisi IX DPR mempertanyakan program tersebut.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasdem Ali Mahir mempertanyakan tentang jarak lokasi pembangunan Rusunawa dekat dengan kawasan industri dimana tempat para pekerja bekerja.
"Hal ini dimaksudkan, agar upah yang diterima cukup untuk menyewa rumah tersebut dan untuk memenuhi kehidupan keluarganya," katanya seperti dikutip dalam website resmi DPR, Senin (13/4/2015).
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB Siti Masfirah menanyakan terkait pihak yang berwenang mengelola dana sewa yang dibayarkan oleh pekerja nantinya.
"Ada 10.000 unit Rusunawa di 14 provinsi, jika dibagi rata berarti ada 714 unit per provinsi, bagaimana dengan pmbagian lokasinya, di satu lokasi atau di banyak lokasi?" tanya dia.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Elva Hartati meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk benar-benar mengawasi pemberian rusunawa tersebut sehingga tepat sasaran.
