Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengklaim kerugian negara yang digelontorkan untuk studi kelayakan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya sangat sedikit dibandingkan kerugian negara yang timbul jika proyek dilanjutkan.
"Oh kecil dananya [feasibility study]. Akan lebih bahaya kalau kita lanjutkan. Kerugiannya lebih besar kalau proyek berlanjut,"ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla Kamis sore (2/4/2015).
Menurut dia, anggaran proyek yang selama ini sudah mengalir untuk pengkajian dan studi kelayakan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, dia kembali mengonfirmasi proyek pembangunan pelabuhan tidak dibatalkan, melainkan hanya dipindahkan ke kawasan paling Timur Jawa Barat. Alasannya, di wilayah Cilamaya banyak pipa minyak dan gas yang akan terganggu dan membahayakan dari sisi lalu lintas laut.
Kendati melakukan kajian ulang, Kalla membantah jika pembangunan proyek akan lebih lambat dari target jangka menengah pemerintah. "Tidak cepat saja, karena juga Cilamaya itu detail engineeringnya belum ada,"ucapnya.
Pengusaha dan pemilik Kalla Group itu juga mengaku niilai investasi pembangunan pelabuhan setelah dipindah ke wilayah lain akan sama dengan proyek di Cilamaya. Terkait investor, Kalla mengatakan pemerintah akan membuka kembali tender proyek yang akan diikuti oleh sejumlah investor.
Kamis pagi tadi, Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri kabinet melakukan rapat membahas keputusan tersebut di Cimalaya. Kalla mengatakan rencana pemindahan lokasi pelabuhan dilakukan untuk mengutamakan keamanan kapal yang singgah serta mengamankan produksi migas PT Pertamina.
Wapres mengatakan daerah yang akan dipilih adalah Jawa Barat wilayah timur selain Cilamaya, seperti wilayah Kabupaten Subang atau pun Indramayu yang memiliki kawasan bebas pipa jalur minyak dan gas atau pun anjungan minyak lepas pantai.
