Begini Permintaan Pengusaha Pribumi Kepada Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah menjadi momentum tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi daya saing pengusaha pribumi.

Ketua Bidang Perdagangan HIPPI Hardini Puspasari mengatakan para pengusaha nasional harus mampu meningkatkan kapasitas produksi baik untuk kebutuhan domestik dan juga ekspor yang berpotensi memangkas impor.

"Peran pemerintah melindungi pengusaha pribumi sangat diharapkan melalui berbagai regulasi, sekaligus meningkatkan nilai perdagangan Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2015).

Dia menjelaskan dukungan tersebut masih diperlukan karena salah satu dari enam paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yakni bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara tidak efektif dalam jangka pendek.

Pasalnya untuk menerapkan peraturan tersebut memerlukan identifikasi terhadap produk-produk lokal dan informasi komprehensif atas produk-produk impor yang selama ini membanjiri pasar Tanah Air.

"Paket tersebut baru efektif melindungi pengusaha pribumi sekitar 6 bulan sejak diterbitkan," ujar Hardini.

Oleh karena itu, HIPPI mengusulkan beberapa aturan kepada pemerintah. Pertama ialah memberlakukan Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia secara masif.

Kedua, memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi, seperti di hotel, mall, dan tempat umum lainnya dengan anggaran pemerintah.

“Tentu saja, dukungan promosi ini harus melalui seleksi ketat bagi setiap UMKM yang akan tampil. Namun paling tidak, pemerintah memberikan dukungan nyata dan cepat untuk membantu UMKM bisa tetap tumbuh dan berkembang meski ditengah pelemahan rupiah saat ini,” jelasnya.

Kemudian, asosiasi juga meminta pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan, toko swalayan, dan destinasi pariwisata untuk membeli produk-produk UMKM lokal guna dijadikan cinderamata.

Keempat, mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.

“Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar. Pengusaha pribumi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian, sektor perdagangan yang dijalankan pengusaha pribumi berkembang dan menjawab tantangan global ke depannya,” papar Hardini.