Konsultan Dalam Negeri Minta Insentif

Kalangan konsultan meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim dunia usaha konsultan melalui perbaikan billing rates tenaga konsultan untuk menarik minat tenaga lokal terjun ke dunia konsultan.
Emanuel B. Caesario | 17 Maret 2015 19:38 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan konsultan meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim dunia usaha konsultan melalui perbaikan billing rates  tenaga konsultan untuk menarik minat tenaga lokal terjun ke dunia konsultan.

Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta Peter Frans mengatakan saat ini memang tenaga konsultan dalam negeri sangat terbatas. Pemerintah sudah sangat terlambat untuk memulihkan daya saing konsultan dalam negeri.

“Saat ini kebanyakan orang-orang yang masuk di dunia konsultan itu bukan orang-orang terbaik,” katanya, Selasa (17/3).

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan tenaga konsultan ahli dalam negeri untuk menangani proyek KPS saat ini sangat kurang.

Padahal, selama lima tahun ke depan sebesar 45% dari pendanaan infrastruktur akan mengandalkan investasi swasta.

Keadaan demikian menjadikan Indonesia sulit untuk membendung kehadiran tenaga ahli dari luar negeri.

Selain itu, kualitas tenaga lokal juga masih sangat terbatas untuk dapat bersaing dengan pesaing asing.

“Kita akan sulit sekali untuk memenangkan tender-tender dari lembaga-lembaga penyedia dana internasional,” katanya.

Menurut Peter, kondisi demikian memang sulit dihindari karena iklim profesi konsultan dalam negeri sangat tidak bersahabat.

Permintaan yang tinggi terhadap jasa konsultan secara mendadak selama lima tahun ke depan tidak diimbangi dengan persiapan matang sebelumnya.

“Jangankan untuk proyek KPS, untuk proyek pemerintah saja tenaga kita sangat terbatas,” katanya.

Menurutnya, rendahnya minat lokal untuk terjun ke dunia konsultan disebabkan terutama karena pendapat seorang konsultan dalam negeri sangat terbatas, sementara kontrak kerja tidak berlangsung lama, rata-rata hanya 6 bulan.

“Kita ini angkatan 66, enam bulan kerja, enam bulan nganggur. Perlindungan terhadap konsultan itu sangat rendah sehingga jarang yang berminat,” katanya.

Tag : konsultan, tenaga kerja indonesia
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top