Bisnis.com, JAKARTA -- Sosialisasi penerapan transaksi non tunai bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) bersama Bank Indonesia berakhir di Mataram.
Sebelumnya sosialisasi telah dilakukan di sejumlah daerah yang menjadi kantong-kantong TKI, yakni Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Surabaya.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan para TKI dan keluarganya harus melek teknologi. Tujuannya untuk bisa melakukan transaksi non tunai, sehingga segala transaksi yg dilakukan baik oleh TKI maupun oleh keluarga TKI jauh lebih efisien dan aman.
"Bila TKI melakukan transaksi non tunai ke keluarganya di Indonesia bisa menghasilkan devisa Negara dari hasil remitansi perbankan yang digunakan TKI dengan melakukan transaksi non tunai," katanya seperti dikutip dalam website BNP2TKI, Kamis (12/3/2015).
Dia menjelaskan, politik migrasi akan tetap terjadi selama pertumbuhan ekonomi Indonesia belum menunjukan angka yang signifikan. Saat ini Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi 6%. Migrasi politik diyakini akan berhenti apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 12%-15%. Jika tidak, sambungnya, pengiriman TKI akan tetap terjadi hingga tahun 2030.
"Selain itu, kesenjangan penghasilan atau gaji antara Indonesia dengan negara-negara tetangga merupakan salah satu alasan mengapa politik migrasi terus berjalan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
