Bad news is a good news. Begitu kata wartawan. Tapi bagi rakyat, the reality is worse bad than the news. Realitas yang dihadapi rakyat lebih buruk dibandingkan dengan kondisi yang digambarkan dalam berita.
Harga beras melonjak hingga mendekati Rp13.000 per kilogram. Di negeri yang menyebut dirinya agraris ini, rakyat menderita karena harga pangan mahal. Di negeri ijo royo-royo, rakyat terkulai loyo menghadapi harga pangan yang tak terkendali.
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyebut penyebabnya adalah permainan para mafia beras, sedangkan Wapres Jusuf Kalla bilang harga beras naik semata karena masalah suplai. "Tidak ada mafia-mafiaan," kata Wapres.
Dalam situasi seperti itu, jurus yang dipakai pemerintah ternyata standar saja. Sama seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya yaitu menggelar operasi pasar. Sebuah strategi yang terbukti tidak pernah menyelesaikan akar masalah.
Kocap kacarita. Selama menjadi raja sepanjang 1613-1646, Raden Mas Rangsang membawa Mataram menjadi kerajaan besar yang disegani.
Itulah sebabnya dia dijuluki Sultan Agung. Ia tidak saja agung dalam mewujudkan kejayaan Mataram, tetapi juga dalam sikapnya yang menjunjung tinggi nasionalisme. Dia tidak suka VOC berkuasa di Batavia dan sekitarnya. Dia bertekad mengenyahkan penjajah dari bumi Jawa.
Serangan pertama dilancarkan pada 1928 melalui jalur laut. Namun, gagal karena tidak adanya rantai logistik untuk mendukung pergerakan pasukan.
Mataram dan Batavia dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, memakan waktu 90 hari perjalanan. Jika tidak didukung sistem logistik yang andal, serangan dengan jumlah pasukan sebesar apa pun akan sia-sia.
Kegagalan itu menyadarkan Sultan Agun pentingnya jalan berbeda untuk menyerang Batavia. Dukungan logistik adalah kuncinya. Maka ia mengirim utusan untuk mencari daerah yang tepat guna membangun sebuah pusat logistik.
Daerah itu adalah Karawang. Sebuah daerah yang subur dan sangat cocok ditanam padi. Letaknya juga strategis karena bisa menjangkau Batavia dalam tempo tidak terlampau lama.
Lumbung-limbung padi pun dibangun di kawasan perdesaan. Sayangnya strategi ini tercium pihak VOC. Mereka segera mengirim telik sandi untuk diam-diam menghancurkan lumbung-lumbung itu.
Maka ketika Mataram melancarkan serangan kedua pada 1629, dukungan logistik tidak maksimal. Mataram kembali menelan kekalahan. Namun serangan kali ini cukup telak menghantam kekuatan VOC.
Perang menyebabkan Sungai Ciliwung sebagai sumber air bersih warga Batavia tercemar. Wabah penyakit kolera menyebar dengan cepat membunuh ribuan orang, salah satunya Gubernur Jenderal VOC JP Coen.
Adopsi Sistem
Konsep lumbung desa yang dikembangkan tentara Mataram di Karawang membuat Messman, Residen Cirebon dan Sumedang, terkesan. Ia mengadopsi konsep lumbung desa untuk mencegah rakyatnya kekurangan pangan di masa paceklik.
Jika di tingkat komunal ada lumbung desa, pada tingkat individual masyarakat tradisional Indonesia mengenal lumbung untuk kepentingan terbatas yaitu keluarga. Nama dan bentuknya macam-macam, sesuai daerah masing-masing.
Di Pasundan dikenal leuit, gudang untuk menyimpan padi kering setelah dijemur. Letaknya terpisah dari imah gede tempat berkumpulnya keluarga atau handai taulan.
Leuit adalah penyimpanan gabah yang memiliki kemampuan tahan cuaca, tahan hama penyakit, dan memiliki sistem tata udara yang baik. Padi yang disimpan di dalamleuit dapat awet hingga 100 tahun.
Leuit merupakan reserve atau cadangan stok gabah kering yang digunakan hanya untuk keperluan besar seperti membantu tetangga yang kesusahan, hajatan besar, bencana alam, kekeringan, dan lainnya.
Oleh Presiden Soeharto, konsep lumbung desa dikembangkan menjadi lumbung nasional melalui pembentukan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Namun, berbeda dengan karakter lumbung desa yang bottom up, karakter Bulog adalah top down.
Di sisi lain, modernisasi dan urbanisasi menyebabkan lumbung desa mulai ditinggalkan. Pemerintah pun merasa tidak perlu untuk mempertahankan keberadaannya. Pada era sekarang, desa dengan lumbung padi terhitung langka.
Di era reformasi, tepatnya 2003, status Bulog berubah menjadi BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dipimpin seorang direktur utama. Perubahan status ini makin menjauhkan Bulog dari karakter lumbung desa. Tata kelola Bulog tidak ubahnya tata kelola perusahaan. Untung dan rugi menjadi tolok ukur kinerja.
Keberadaannya sebagai penyangga pangan nasional tidak berjalan efektif. Buktinya, setiap tahun selalu terjadi lonjakan harga pangan, terutama beras, yang memberatkan rakyat. Harga pangan lebih ditentukan oleh mafia beras, bukan oleh Bulog.
Sebagai presiden yang lahir dari rahim tradisi Mataraman, Joko Widodo selayaknya menempuh jalan berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Jalan berbeda itu setidaknya ditandai dua hal. Pertama, menghidupkan kembali lumbung desa dengan pendekatan selaras perkembangan zaman. Kedua, restorasi peran Bulog. Bulog tidak bisa lagi diposisikan sebagai perusahaan, tetapi lembaga nirlaba yang berkhidmat sepenuhnya menjaga, mengamankan, dan menjamin harga bahan-bahan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh rakyat.
Bulog harus kembali kepada jati diri sebagai lumbung pangan nasional. Tata kelola harus modern dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG, tetapi orientasinya bukan profit melainkan benefit.
Lonjakan harga beras pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi, semoga memantik kesadaran untuk menempuh jalan berbeda itu. Sumangga.
Penulis
Rohmad Hadiwijoyo
Dalang dan CEO RMI Group
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
