Bisnis.com, SEMARANG - Tiga bank mempersiapkan fasilitas nontunai bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kata Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Agusdin Subiantoro.
"Tiga bank tersebut yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Seharusnya ada 8 perbankan, tetapi yang siap infrastrukturnya baru tiga bank ini," katanya di Semarang, Jumat (6/3/2015).
Menurutnya, beberapa bank yang belum mempersiapkan segi infrastruktur salah satunya karena terkendala oleh perluasan jaringan ke luar negeri. Untuk perluasan jaringan sendiri, belum banyak bank nasional sudah membuka cabang di beberapa negara lain yang banyak ditinggali oleh para TKI di antaranya di Hong Komg, Singapura, dan Malaysia.
"Selain itu, kerja sama dengan bank di luar negeri juga harus dilakukan, ini untuk kelancaran proses transaksi nontunai tersebut," katanya.
Mengenai perlunya perluasan jaringan, pihaknya berupaya terus mendorong perbankan nasional untuk memperluas jaringan serta mempersiapkan infrastruktur.
"Pasar yang harus kita optimalkan sangat besar dan luas, untuk TKI saja dalam satu tahun yang mulai bekerja ke luar negeri sekitar 500 ribu. Tentu transaksi yang mereka lakukan juga sangat besar," katanya.
Ke depan, program transaksi nontunai tersebut akan diberlakukan kepada seluruh TKI baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Meski demikian, untuk saat ini Pemerintah mengutamakan TKI yang bekerja di sektor informal.
"Pertimbangan kami memprioritaskan kalangan tersebut karena selama ini banyak TKI dari sektor informal masih sering menjadi objek yang dirugikan, salah satunya dalam menerima uang. Oleh karena itu perlu ada perlindungan dari Pemerintah," katanya.
NONTUNAI
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNPPTKI) Nusron Wahid mengatakan dengan penerapan nontunai maka proses pengiriman uang dari TKI ke keluarga di Indonesia lebih bisa dijamin keamanannya.
Diakuinya, hingga saat ini masih banyak TKI yang mengirimkan uang melalui jasa pengiriman yang tidak terdaftar sebagai lembaga keuangan yang legal. Oleh karena itu, sebetulnya pengiriman tersebut dapat dikatakan ilegal.
Menurutnya, salah satu pertimbangan para TKI lebih memilih menggunakan jasa pengiriman tersebut karena lebih murah meskipun dari sisi keamanan tidak ada jaminan apapun. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lain untuk membuat sistem tersebut bisa lebih murah.[]
