Bisnis.com, JAKARTA.- Pengamat logistik dari asosiasi Supply Chain Indonesia (SCI), Zaroni menyatakan pemeriksaan kargo dan pos serta supply chain kargo dan pos yang diangkut dengan menggunakan pesawat udara penting dilakukan untuk memastikan keamanan penerbangan nasional.
Langkah itu, menyusul Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara. Dari kepentingan keamanan penerbangan nasional, lanjut dia, pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang dilakukan oleh perusahaan Regulated Agent ini merupakan suatu keharusan dan sangat penting.
"Ketentuan modal disetor bagi perusahaan pengelola RA perlu disikapi dengan positif, yang memungkinkan perusahaan RA dapat menyediakan infrastruktur dan peralatan RA yang memadai," kata dia. Fasilitas itu antara lain ruangan pemeriksaan, mesin X-Ray, pendeteksi bahan peledak pencium senyawa (explosive vapours detector), detektor logam genggam (hand held metal detector), gawang detektor logam (walk through metal detector), kaca detektor (mirror detector), pagar, dan kamera pemantau keamanan (CCTV). Selain infrastruktur dan peralatan, lanjut dia, perusahaan RA harus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dengan sertifikasi dan disiplin tinggi dalam menjalankan pemeriksaan keamanan.
Selain tarif SMU, dikenakan juga biaya-biaya: sewa gudang (terminal fee), jasa KADE atau Kawasan Depan (handling charges), cargo service charges, dan regulated agent. Beberapa pengelola RA di Bandara juga membebankan biaya-biaya: administrasi, dokumen, EDI, dan barcode, tergantung dari pengelolanya. Karena itu, service charge jenis apa yang seharusnya dibebankan kepada penerima kiriman kargo dan pos, dan berapa besarnya itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pengelola RA.
Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam kawasan regional ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, ternyata per ton kiriman kargo dan pos di Indonesia (Bandara Soekarno-Hatta) paling mahal di antara negara-negara kawasan regional ASEAN. Rata-rata per ton beban service charge kiriman kargo dan pos udara mencapai sebesar US$150. Sementara di Singapura hanya US$15 per ton, Malaysia US$90, Vietnam US$70, dan Thailand US$15.
Tingginya beban service charge kiriman kargo dan pos udara di bandara Indonesia ini disebabkan pengenaan sewa gudang, cargo service charge, dan jasa KADE; sementara di negara-negara tetangga tidak dikenakan? "Perlu standardisasi pengenaan service charge termasuk RA terhadap kiriman kargo dan pos udara yang diberlakukan ke semua pengelola RA.
Pemerintah perlu melakukan benchmark pengenaan service charge kiriman kargo dan pos udara di negara-negara kawasan regional ASEAN, baik dari jenis atau service charge items-nya maupun ketentuan nilai service charge-nya, agar biaya logistik Indonesia dapat ditekan,"katanya. Ia juga menambahkan, pengenaan service charge RA yang lebih tinggi ini agar diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, dari sisi informasi, pengurangan lead time, dan respon yang cepat dalam menanggapi pertanyaan dan keluhan dari pengirim atau penerima kiriman kargo dan pos udara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
