Bisnis.com, JAKARTA--Pembiayaan dari pinjaman luar negeri akan diarahkan ke sektor infrastruktur sesuai dengan program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan biaya penarikan pinjaman dari luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, lebih murah dibandingkan dari penerbitan surat utang atau obligasi negara.
Untuk itu, pemerintah sedang berkoordinasi terkait proyek-proyek prioritas yang akan dimasukkan dalam buku utang atau Blue Book 2015-2019.
"Intinya supaya program pemerintah prioritas itu terjamin dan bisa terlaksana seperti yang diinginkan, terutama proyek infrastruktur," kata Sofyan di kantor Wapres, Senin (2/3/2015).
Kendati demikian, Sofyan belum mengungkapkan berapa total nilai proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri selama empat tahun ke depan. Pasalnya, pemerintah masih mengkaji detail proyek dari Kementerian dan Lembaga terkait.
"Kita mencari balance berapa yang didanai dalam rupiah dan berapa dari luar negeri berupa pinjaman official development agency (ODA) seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia," tuturnya.
Sofyan menambahkan usulan proyek senilai US$23 miliar yang disodorkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum disetujui dan masih dikaji lebih rinci.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono sebelumnya memaparkan utang luar negeri yang diajukan a.l. akan digunakan untuk membiayai proyek air minum dan sanitasi US$5 miliar, jalan tol US$3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan US$2 miliar, dan penanggulangan banjir US$1,6 miliar.
Selain menyusun daftar proyek, pemerintah juga akan menyusun mekanisme untuk mempercepat penyerapan utang luar negeri.
Pasalnya, selama ini penyerapannya hanya sekitar 50% dari target yang ditetapkan.
