Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri dinilai kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, utamanya di pedesaan.
Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif penempatan TKI ke luar negeri, yakni pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PRT.
"Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan," katanya dalam siaran pers, Kamis (19/2/2015).
Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah bukanlah menghentikan pengiriman TKI PRT, namun meningkatkan sistem perlindungan dan melakukan perbaikan tata kelola penempatan serta menghilangkan mafia TKI ilegal.
Menurut dia, selama ini penempatan TKI non prosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah, baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada permasalahan setelah TKI bekerja.
"Pemerintah tidak perlu melakukan moratorium, sejauh penempatan TKI itu secara legal dan melalui perusahaan pengerah yang kompeten dan profesional," imbuhnya.
_1687008348.jpg?w=80&h=80)
.jpg?w=300&h=221)
