Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kampanye Hitam Sawit, Kementan Bilang Petani Kuasai 4,4 Juta Hektare

Riset yang mengarah pada kampanye negatif kelapa sawit akan merusak iklim investasi di Indonesia.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 16 Februari 2015  |  21:02 WIB
Kampanye Hitam Sawit, Kementan Bilang Petani Kuasai 4,4 Juta Hektare
Tandan buah segar kelapa sawit - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Riset yang mengarah pada kampanye negatif kelapa sawit  akan merusak iklim investasi di Indonesia.

Riset dari LSM yang mengaitkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa perampasan lahan, perusakan lingkungan, serta konflik sosial sudah menggangu pengembangan tanaman sawit oleh petani.

“Kelapa sawit memiliki peran besar bagi ekonomi Indonesia. Luas lahan kelapa sawit 10,5 juta hektare, 4,4 juta ha dimiliki oleh petani. Dengan data itu, tidak benar perkebunan kelapa sawit dikuasai perusahaan besar,” ujar Hari Priyono, Sekjen Kementerian Pertanian, Senin (16/2).

Dia menampik riset yang menyebutkan perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaa -perusahaan besar.

Data Kementan itu mematahkan riset yang dilakukan LSM yang menyebutkan 25 grup bisnis milik taipan di Indonesia menguasai 5,1 juta ha kebun sawit di Indonesia.

Firman Subagyo, Anggota Komisi IV DPR, menegaskan telah lama komoditas sawit di Indonesia menghadapi gencarnya kampanye hitam dari berbagai penjuru, terutama LSM.

"Jangan langsung percaya dengan riset LSM tersebut, harus dicek lagi bagaimana metodenya, apa saja samplingnya,” ujarnya.

Jika riset itu berbeda dengan data pemerintah, stakeholders bisa melayangkan protes terhadap riset itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit
Editor : Bambang Supriyanto
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top