Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Organisasi Pekerja se-Indonesia Desak Permenaker No. 27/2014 Dibatalkan

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk segera membatalkan Permenaker No. 27/2014 tentang perubahan atas Permenakertrans No. 19/2012.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 10 Februari 2015  |  01:42 WIB
Organisasi Pekerja se-Indonesia Desak Permenaker No. 27/2014 Dibatalkan

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk segera membatalkan Permenaker No. 27/2014 tentang perubahan atas Permenakertrans No. 19/2012.

Aturan itu mengatur tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain.

Dalam regulasi itu, pihak asing diperbolehkan untuk mengelola perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/alih daya (outsourcing). OPSI menilai aturan ini akan memberangus eksistensi pekerja di Tanah Air.

"Permenaker ini hanya membuka seluas-luasnya perusahaan asing menjadi agent oustsourcing di Indonesia, bukan untuk membuka lapangan kerja di Indonesia," kata Sekjen OPSI Timboel Siregar, Senin (9/2/2015).

Menurutnya, kehadiran perusahaan asing sesuai UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal adalah ditujukan untuk membuka lapangan kerja di Indonesia.

Namun perusahaan outsourcing asing diyakini tidak akan membuka lapangan kerja karena pada hakekatnya yang menyediakan lapangan kerja adalah perusahaan pengguna.

"Artinya Permenaker No. 27/2014 bertentangan dengan UU 25/2007. Oleh karenanya kehadiran Permenaker 27/2014 ini cacat secara substansi. Pembuatan Permenaker ini juga tidak melalui LKS Tripartit, sehingga membuat pekerja kaget," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aturan outsourcing
Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top