Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan akan mendukung setiap bentuk investasi di sektor otomotif, termasuk oleh Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa).
"Saya memang belum mendapat laporan detail rencana dari nota kesepahaman antara Adiperkasa dan Proton," kata Panggah Susanto, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin menyikapi soal penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa), Senin (9/2/2015).
PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) adalah perusahaan milik A.M. Hendropriyono sekaligus menjadi CEO-nya. Hendro adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara sekaligus orang dekat Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Panggah mengingatkan bahwa sektor otomotif investasinya terbuka. "Soal siapa mitranya, karena itu B2B, terserah. Produk Proton juga selama ini sudah beredar di Indonesia. Jadi dari sisi produk mestinya tidak masalah karena sebelum diluncurkan ke pasar tentu harus memenuhi prosedur yang berlaku yaitu melalui tahap Tanda Pendaftaran Type (TPT) yang dikeluarkan Kemenperin dan Uji Type oleh Kemenhub," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin memastikan kerjasama yang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) dengan Proton, bukanlah bukanlah upaya program mobil nasional (Mobnas).
"Salah kaprah kalau dikatakan itu program mobil nasional. Tak ada uang negara melalui APBN maupun BUMN dalam kerjasama tersebut. Itu murni sekedar kesepakatan antara private to private [B to B] saja, dan bukan keputusan pemerintah, murni bisnis," kata Saleh Husin.
Saleh menjelaskan MoU itu dilakukan untuk enam bulan ke depan dalam melakukan kerjasama, melakukan studi kelayakan. Dan pemerintah, ia memastikan kembali, belum ada rencana membuat program mobil nasional.
Presiden Jokowi yang hadir dalam seremoni pun sampai mengklarifikasi bahwa MoU tersebut masih sangat awal. "Intinya kita butuh investasi. Kalau ada yang mau investasi kenapa tidak didukung," katanya