Bisnis.com, SEMARANG—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta kepada pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional sebesar 5% melalui kebijakan fiskal dari pemerintah.
Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan mengatakan selama ini pelaku logistik kesulitan untuk melakukan peremajaan maupun pengadaan armada baru karena terbebani dengan biaya logistik terlalu tinggi.
Dia mengatakan biaya logistik nasional di Indonesia saat ini 24,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bank Dunia menilai biaya logistik yang tinggi merupakan persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Biaya logistik turun 5% saja sudah bagus,” paparnya kepada Bisnis, disela-sela rapat koordinasi wilayah di Semarang, Rabu (4/2).
Yukki mengatakan biaya logistik nasional yang tidak kunjung turun disebabkan salah satunya antar kementerian terkait mengedepankan ego sektoral.
Dia memaparkan terlalu tinggi ego sektoral yang terjadi saat ini menyebabkan kurang bisa kerjasama di antara pembuat kebijakan. Makanya, perlu adanya harmonisasi regulasi agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik.
Di samping itu, tingginya biaya logistik nasional dipengaruhi juga karena kenaikan upah buruh, biaya listik melambung tinggi, inflasi, melemahnya rupiah terhadap dolar AS dan lainnya. Adapun kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga berkontribusi 20%-25%.
“Banyak yang bisa dilakukan dengan quick wins (percepatan), dengan keputusan biaya logistik lebih efektif sesuai jenis komoditasnya,” ujarnya.
Yukki mengatakan pemerintah perlu menggenjot perbaikan infrastruktur yang selama ini digaungkan setiap kali pergantian pemerintah baru.
Perihal logistik, kata dia, persoalan jalan menuju bandara, pelabuhan, dan jalan darat antar daerah seolah menjadi masalah tak berkesudahan.
“Tol Trans Jawa sampai saat ini belum selesai. Di Sumatra belum ada. Makanya biaya logistik tinggi,” ujarnya.
Yukki mengatakan ALFI merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera merevisi sistem logistik nasional dan disesuaikan dengan program pemerintah sekarang.
