Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia harus membangun smelter di Tanah Papua meski perusahaan asal Amerika Serikat ini telah meneken MoU penggunaan lahan di Gresik, Jawa Timur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sejak awal pemerintah pusat minta Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di Papua.
"Sejak awal kita minta itu di Papua. Masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport. Jadi Freeport sekarang diminta membangun smelter ya harus begitu," katanya di kantor Wapres, Jumat (30/1/2015).
Setelah didesak pemerintah untuk merealisasikan rencana pembangunan smelter dan diancam akan dilarang mengekspor bijih mineral, PT Freeport Indonesia menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Petrokimia Gresik terkait pembebasan lahan seluas 60 Ha untuk smelter.
Freeport juga telah menyetor jaminan keseriusan pembangunan pabrik smelter sebesar US$115 juta atau 5% dari perkiraan investasi US$2,3 miliar. "Hanya MoU tanah, boleh saja semua orang membuat MoU tanah. Iya harus dibangun di Papua," tegas Kalla.
Kendati demikian, JK mengakui pembangunan smelter di Papua terkendala oleh pasokan listrik. "Kendala pembangunan di sana itu listrik," imbuhnya.
Seusai rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur dan Bupati dari Papua menegaskan sikap penolakan terhadap rencana Freeport membangun smelter di Gresik. (Bangun Smelter Di Jawa, Gubernur Papua Suruh Freeport Berhenti Operasi)
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan atau smelter emas dan tembaga di Papua. Pembangunan smelter Freeport di Gresik dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Saya mendampingi bupati-bupati di Papua untuk bertemu Presiden, dan kami sepakat menolak smelter dibangun di Gresik," kata Lukas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Lukas menuturkan seluruh kekayaan alam yang ada di Papua harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua. Dia pun mempersilahkan Papua untuk menutup kegiatan operasionalnya, jika tidak membangun smelter di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
