Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Setop Reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa

Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa di Bali karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir.
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 27 Januari 2015  |  17:54 WIB
Proyek Reklamasi Pantai - Antara
Proyek Reklamasi Pantai - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa di Bali karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tak menyetujui kegiatan reklamasi yang dilakukan di dua tempat yakni di Jakarta dan Bali karena terkait dengan aktivitas bisnis, namun mematikan kehidupan nelayan. Di Jakarta, akan dibangun proyek Tanggul Laut Raksasa (giant sea wall) sedangkan di Bali akan dijadikan kawasan bisnis.

Hal itu juga merupakan kesimpulan Rapat Kerja pada 26 Januari antara Komisi IV DPR dengan pemerintah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Komisi itu meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses kedua tahap reklamasi itu sesuai dengan UU No.1/2014 tentang erubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

"Itu untuk kepentingan bisnis. Kami mendesak pemerintah untuk setop semua reklamasi, baik di Jakarta maupun di Bali," kata Edhy usai menjadi pembicara di acara Temu Akbar Nelayan yang digelar Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Selasa (27/01/2015).

Pada Oktober 2014, pemerintah telah melakukan pemasangan tiang pancang Tanggul Laut Raksasa yang diklaim untuk menahan banjir. Sedangkan di Teluk Benoa, reklamasi akan dilakukan untuk membangun kawasan bisnis dan wisata.

Dia juga menuturkan reklamasi di Teluk Jakarta akan menghancurkan hutan bakau sehingga hal itu mengganggu ekosistem. Selain itu, paparnya, hutan bakau pun mengganggu aktivitas ekonomi nelayan tradisional.

Koordinator Perempuan Nelayan Teluk Jakarta, Fitri, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah segera menghentikan kegiatan tersebut karena merugikan para nelayan pesisir di Teluk Jakarta. Dia menuturkan proyek itu membuat para nelayan kesulitan menangkap ikan di wilayah tangkap.

“Nelayan semakin jauh melaut sedangkan kapal yang dimiliki adalah kapal tradisional. Kami tak bisa mengakses modal untuk perlengkapan modern,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

 

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bali Jakarta kkp
Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top