Bisnis.com, SURABAYA -- Selain mengupayakan insentif harga bagi petani kedelai, Pemprov Jawa Timur tengah memutar otak untuk memberikan insentif lain berupa perluasan lahan. Tahun lalu tercatat luas areal tanam kedelai adalah 210.000 hektare.
Tahun ini, luas areal tanam kedelai di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Pulau Jawa itu ditargetkan bertambah 56.000 hektare. Untuk saat ini, penambahan perluasan yang telah dilakukan sudah mencapai 42.000 hektare.
“Kami bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan [LMDH], melalui program tumpangsari di lahan hutan yang tanamannya masih belum berumur tiga tahun. Targetnya, perluasan lahan kedelai di Jatim harus mencapai 270.000—300.000 hektare,” jelas Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Tutut Herawati pada Kamis (22/1/2015).
Kecuali kedelai, BKP mengklaim Jatim masih bisa menjadi lumbung pangan bagi provinsi-provinsi lain. Untuk daging sapi, misalnya, hampir 100% stok daging di DKI Jakarta berasal dari Jatim. Sementara itu, stok beras Jatim banyak yang dilimpahkan ke Indonesia Timur.
“Komoditas lain, seperti susu, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan telur, kita sudah swasembada. Ini juga sebagai bentuk diversifikasi pangan, agar konsumsi warga Jatim tak tergantung pada beras saja.”
Berdasaran catatan sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, nilai produksi kedelai di Jatim yang dihasilkan selama satu musim hanya Rp11,2 juta/ha, dengan biaya tanam mencapai Rp12,1 juta/ha.
Sementara itu, komponen biaya produksi kedelai paling banyak tercurah untuk sewa lahan seharga Rp4,07 juta (40,34%) dan upah pekerja Rp4,04 juta (40,04%). Adapun, komponen belanja untuk bibit mendominasi 5,83% dan pupuk 5,75%.
Menurut Kepala BPS Jatim Sairi Hasbullah, petani kedelai saat ini sudah banyak yang menggunakan buruh, dan tidak mengerjakan lahannya sendiri. Akibatnya, margin laba yang diperoleh semakin menyusut, bahkan kerap rugi.
Dampaknya, saat terjadi kelangkaan buruh, akan terjadi kelangkaan komoditas juga. Itulah sebabnya, BPS menyalakan lampu kuning bahwa Jatim berpotensi menjadi provinsi pengimpor kedelai terbesar di Indoensia, dengan angka konsumsi 428.188 ton/tahun.
Melihat kondisi seperti itu, BPS menyarankan agar HPP kedelai tahun ini dinaikkan menjadi Rp8.000/kg dari Rp7.600/kg, agar para petani kembali berminat menanam komoditas bahan baku tahu dan tempe itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
