Bisnis.com, PEKANBARU - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama asing terus menekan industri produksi kertas dalam negeri.
Tekanan LSM asing itu dilakukan melalui kampanye negatif ke berbagai negara tujuan ekspor pada 2015.
"Kita memang tidak bisa terhindar karena ketika melakukan kegiatan, mesti harus ada asap. Namun, industri kita itu sudah jauh berkurang karena kulit kayu atau sampahnya dijadikan bahan bakar. Cuma mereka (LSM) tetap recokin kita masalah hutan," kata Wakil Ketua APKI Rusli Tan, Kamis (22/1).
Menurut dia, seperti tahun-tahun sebelumnya industri pulp dan kertas Indonesia diserang kampanye negatif yang dilakukan LSM asing seperti Greenpeace, World Wildlife Fund, Greenomics, Rainforest Action Network, Mongabay dan sejumlah LSM dalam negeri.
Adapun alasan LSM tersebut ialah kerusakan hutan atau deforestasi yang berakibat terjadinya spesies langka baik flora maupun fauna yang berujung pada permintaan untuk memboikot kertas yang diproduksi Indonesia.
Para penggiat lingkungan itu, lanjut dia, selalu aktif meributkan masalah praktek pembalakan liar yang hinga kini masih terjadi, kemudian terjadinya lahan terlantar yang masih banyak serta terakhir kebakaran hutan dan lahan yang masih sulit dikendalikan.
Namun, masalah itu sedikit bisa lebih di tekan, jika pemerintah mau memanfaatkan sarjana kehutanan dari berbagai perguruan tinggi dengan memberikan ratusan hektare lahan terlantar, untuk segera ditanami berbagai jenis pohon.
"Indonesia tidak mungkin, tidak ada orang yang ribut karena daya saing produksi pulp dan kertas kita sangat tinggi. Matahari menyinari sepanjang tahun dan alam yang sumur, sedangkan produsen kertas di luar negeri sudah banyak yang tutup," ucap Rusli.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pulp dan kertas di Provinsi Riau pada periode Januari-September 2014 mengalami penurunan sebesar 103,84 ribu dolar AS dibandingkan periode yang sama pada tahun 2013.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Mawardi Arsyad menjelaskan, merosotnya kinerja ekspor di sektor industri tersebut tidak bisa dihindari karena pengaruh dari melemahnya ekonomi dunia.
Direktur Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Pranata akhir tahun lalu meminta Permendag No.64/2012 tentang hasil hutan dan pertanian dari voluntari menjadi mandatori untuk produk kertas agar direvisi karena dikhawatirkan menganggu kinerja ekspor.
"Jika dua kebijakan ini tetap dipaksakan dan berakibat pada penurunan kinerja ekspor pulp dan kertas, nantinya maka Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan patut dimintai pertangggunjawaban," katanya.
Besarnya beban yang harus ditanggung industri pulp dan kertas serta banyaknya kendala yang terjadi selama ini, kata Pranata, membuat pihaknya tidak berani mematok pertumbuhan ekspor industri pulp dan kertas pada 2015 terlalu tinggi.
"Kalau dilihat dari kondisi yang ada, saya perkirakan pertumbuhan ekspor tidak lebih dari 6 persen-7 persen," paparnya.
