Bisnis.com, JAKARTA—Pematangan insentif untuk industri penghasil barang setengah jadi perlu dipercepat agar penurunan impor bahan baku semakin besar lantas disubtitusi produk lokal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan impor bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi pada Januari – November 2014 (year on year). Impor bahan baku susut 3,84%, barang modal 6,86%, dan barang konsumsi 3,64%.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Haris Munandar berpendapat penurunan impor barang jelas sebagai hal yang bagus. Selain dapat merangsang geliat industri hulu dan penunjang juga dapat menekan defisit neraca perdagangan.
“Saya rasa iya, industri subtitusi impor ada pertumbuhan. Ada beberapa investasi yang memproduksi bahan baku dan penolong mulai produksi, seperti serat sintetis oleh Polychem,” ucapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (5/1/2015).
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan penurunan impor barang kemungkinan terdorong dari subtitusi suplai dari produk lokal yang dihasilkan industri penghasil bahan baku.
Peningkatan subtitusi impor oleh produk lokal kemungkinan terpengaruh pembatasan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini mendorong produsen mengalihkan penjualan ke industri domestik, sehingga pembelian dari luar negeri berkurang.
Posibilitas lain, imbuh Suryamin, ialah adanya pembatasan terhadap impor bahan baku/penunjang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri. Tapi untuk membuktikan sejauh mana perkembangan industri penunjang di tengah penurunan impor bahan baku butuh waktu.
“Besarnya itu nanti bisa dilihat di PDB triwulan keempat pada Februari 2015, kami sekarang sedang hitung PDB triwulan keempat nanti,” tutur Suryamin.
Perlu insentif khusus untuk mendorong penumbuhan industri subtitusi impor. Harus ada peningkatan kinerja industri karena sektor ini menghasilkan bahan baku yang diserap industri andalan maupun pendukung.
Kementerian Keuangan juga mewacanakan untuk menyusun insentif untuk industri yang menghasilkan barang perantara (intermediate goods).
Hal ini ditindaklanjuti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menyampaikan daftar barang setengah jadi yang diusulkan dapat fasilitas tersebut.
Haris Munandar menyatakan pihaknya telah menyampaikan daftar barang setengah jadi yang diusulkan mendapat kelonggaran fiskal dari Kementerian Keuangan.
"Konsepnya sudah kami sampaikan kepada Badan Kebijakan Fiskal. Industri barang setengah jadi ini dasarnya dari sembilan kelompok subsektor industri. Kami ambil yang defisit ekspor impornya paling besar," tutur dia.
Adapun sektor industri yang dimaksud ialah makanan, minuman, dan tembakau; tekstil, barang kulit, dan alas kaki; barang kayu dan hasil hutan lainnya; kertas dan barang cetakan; pupuk, kimia, dan barang dari karet; semen dan barang galian bukan logam; logam dasar dan besi baja; alat angkut, mesin, dan peralatannya; dan lain-lain.
Apabila usulan fasilitas fiskal bagi industri barang setengah jadi dari sembilan industri itu disetujui Kemenkeu, akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini berbeda dari insentif fiskal untuk industri yang diatur dalam PMK 192/2014 tentang tax holiday.
"Proses [pembahasan usulan insentif industri intermediate goods] ini masih lama. Sekarang baru di level bawah. Nanti bahan baku untuk produksi intermediate goods kami kasih fasilitas bea masuk," ucap Haris.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari – November tahun ini porsi impor bahan baku tetap yang tertinggi dalam struktur impor barang sebesar 76,41% setara US$125,12 miliar.
Barang modal 16,55% sama dengan US$27,10 miliar, sedangkan barang konsumsi 7,04% setara US$11,52%.
