Bisnis.com, JAKARTA—PT Mass Rapid Transit Jakarta menargetkan konstruksi megaproyek angkutan massal ini dapat mencapai 45% pada 2015.
Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Dono Boestami mengatakan hingga akhir November 2014 pihaknya telah mengeluarkan belanja modal Rp1,3 triliun. Dari belanja modal tersebut perusahaannya telah berhasil membangun konstruksi bawah tanah (underground) hingga 15% dan 7% untuk konstruksi melayang (elevated).
"Pada akhir 2015, kami menargetkan 45% dari pekerjaan [konstruksi] dapat diselesaikan," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Proyek MRT terbagi dalam dua paket besar pekerjaan yakni konstruksi bawah tanah dan konstruksi melayang. Paket layang di mulai dari Lebak Bulus hingga sekitar Bundaran Senayan, sedangkan paket bawah tanah dimulai dari Bundaran Senayan-Bundaran Hotel Indonesia.
Adapun total stasiun yang akan dibangun sebanyak 13 stasiun yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Tujuh stasiun layang dibangun dengan rute Lebak Bulus-Fatmawati-Cipete Raya-Haji Nawi-Blok A-Blok M-Sisingamangaraja, sedangkan enam stasiun bawah tanah dibangun dengan rute Senayan-Istora-Bendungan Hilir-Setiabudi-Dukuh Atas-Bundaran HI.
Biaya pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia mencapai 145 miliar yen atau setara Rp16 triliun. Pemerintah masih menargetkan rute ini dapat tersambung hingga Kampung Bandan di Jakarta Utara pada 2022.
Perseroan juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyelesaikan pembebasan lahan di beberapa bidang agar seluruh pekerjaan selesai seperti rencana pada 2018. Seperti diketahui, lahan yang belum dibebaskan oleh Pemprov DKI untuk megaproyek tersebut mencapai 80 bidang tanah.
Dono menuturkan proyek MRT saat ini masih sesuai kontrak yang telah dijadwalkan. Namun, dia tidak menampik kendala lahan ini menjadi masalah pembangunan MRT. Dia berharap pembebasan lahan segera dilakukan sehingga pembangunan jalur MRT layang dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja bisa dilakukan tahun ini.
"Semoga Januari bisa segera dilakukan secara keseluruhan pembebasannya." PT MRT Jakarta juga optimistis para pemilik gedung di sekitar calon stasiun MRT mau bekerja sama sebagai tempat transit oriented development (TOD).
Dono mengatakan saat ini sudah ada lima pemilik gedung di sekitar bakal stasiun koridor tahap 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia yang menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan MRT sebagai tempat TOD.
Konsep TOD di bakal stasiun ini memungkinkan adanya keterhubungan jalur MRT dengan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel maupun apartemen. Nantinya, TOD ini menjadi area komersial yang dapat menjadi pendapatan tambahan selain berasal dari tiket saat MRT beroperasi.
Dono berharap dengan adanya pendapatan dari properti dan iklan dapat mengurangi dan bahkan tidak menggunakan subsidi pemerintah untuk tarif tiket MRT. "Harga tiket yang akan menentukan pemerintah. Kami berharap, lebih cepat lebih baik kami bisa tidak subsidi," katanya.
ANAK PERUSAHAAN
Pemprov DKI juga akan memberikan kewenangan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) ini untuk mengelola kawasan di jalur MRT dengan radius 350 meter.Kewenangan itu akan tertuang dalam peraturan gubernur yang saat ini dalam proses penggodokan bersamaan dengan pembagian bisnis dengan pemilik properti.
"Pemprov DKI juga sedang menggodok peraturan daerah tentang penggunaan ruang bawah tanah," kata Dono. Pihaknya akan membentuk anak perusahaan di bawah naungan PT MRT Jakarta yang bertanggung jawab dan mengurus bisnis komersial MRT.
Kepala Sub Bidang Perseroan Terbatas Badan Penanaman Modal Promosi (BPMP) DKI Riyadi menu turkan rencana PT MRT untuk membentuk komite atau anak perusahaan tersebut sangat memungkinkan. Pasalnya hal tersebut akan membuat PT MRT Jakarta fokus pada pelayanan dan pengoperasian MRT.
"Anak perusahaan MRT nantinya akan mengurus komersial atau bisnisnya," katanya.
Riyadi menuturkan BUMD ini memungkinkan untuk adanya penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) sepanjang proses pembangunannya belum rampung. Dalam rancangan APBD 2015, PT MRT Jakarta akan mendapatkan PMP senilai Rp4,62 triliun. Pada 2014, MRT Jakarta mendapatkan PMP senilai Rp5,1 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
