Bisnis.com, PADANG—Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Barat dan Jambi belum mampu memenuhi target penerimaan pajak tahun ini, meski realisasinya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi M Ismiransyah M Zein mengakui kesulitan memenuhi target penerimaan yang dibebankan pemerintah. Namun, menurutnya realisasi penerimaan sudah jauh meningkat dibandingkan 2013.
“Memang sulit, karena ada banyak hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target. Tetapi secara keseluruhan kami cukup puas karena overall lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Ismiransyah kepada Bisnis, Senin (29/12).
Dia menyebutkan ketatnya tekanan ekonomi sepanjang tahun ini menjadi penyebab sulitnya DJP memenuhi target. Termasuk jumlah pegawai yang kurang serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) untuk membayar pajak.
Selain itu, pengalihan PPh Migas yang bukan lagi menjadi tanggungjawab DJP ikut mempengaruhi tidak tercapainya target yang dipatok tahun ini, terutama di provinsi Jambi.
Sampai menjelang tutup buku, DJP Sumbar Jambi sudah mencatatkan realisasi hingga 87% atau Rp5,9 triliun dari target Rp7 triliun.
Dia meyakini dengan waktu yang masih tersisa di bulan Desember 2014, realisasi penerimaan bisa mencapai 92%. Dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terbilang besar, mengingat pada 2013 realisasi penerimaan hanya 82%.
“Perkiraan kami secara total penerimaan mencapai 92% atau 93%,” ujarnya.
Rendy mengatakan sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi terhadap penerimaan DJP Sumbar Jambi hingga 20%.
Menyusul kemudian sektor administrasi pemerintahan 18%, perdagangan 16,5%, jasa keuangan 11,26%, dan sektor konstruksi 11%. Sementara sektor-sektor lainnya menyumbang kontribusi kecil terhadapa penerimaan.
